Bela KPK, ICW sebut yang penting dari OTT adalah pelakunya, baru nominalnya

Merdeka.com - Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat dipersoalkan lantaran dinilai bikin gaduh. OTT juga dinilai tak mampu meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Ada juga yang mempersoalkan nominal yang diperoleh dari OTT KPK karena dinilai recehan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengungkapkan hal yang paling penting dari OTT KPK adalah tertangkapnya aktor utama pelaku korupsi atau suap. Setelah itu baru uang atau nominal yang diamankan dari OTT.

"OTT itu ada karena ada yang melakukan suap. Ada 12 pelaku yang bisa di-OTT, hakim, jaksa, polri, menteri, kepala daerah, dan sebagainya. Nah, yang dilihat adalah aktornya dulu baru nilainya," kata Tama di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9).

Dia menegaskan, praktik korupsi dan suap adalah kejahatan luar biasa. Sehingga sosok pelakunya harus menjadi yang utama. Ini untuk membedah latar belakang pelaku melakukan korupsi atau suap.

"Misalnya oknum hakim atau menteri melakukan suap. Yang akan dicari kenapa dia melakukan itu. Orang yang seharusnya menegakkan hukum dan menjadi pimpinan malah melakukan korupsi. OTT ini upaya perbaikan itu," ujarnya.

Kabar terbaru, KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Cilegon. Dari OTT itu KPK juga mengamankan sembilan orang lainnya dan sekarang tengah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Kami konfirmasi, ada tim Penindakan KPK yang ditugaskan di daerah Banten. Sampai tengah malam hari Jumat 22 September 2017, OTT yang dilakukan KPK masih berjalan. Sejauh ini diamankan sekitar 10 orang, di antaranya Kepala Daerah, pejabat Dinas dan swasta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Sabtu (23/9).

Terkait kasus yang menjerat para pelaku, Febri menyebut transaksi soal perizinan. "Diindikasikan ada transaksi terkait dengan proses perizinan kawasan industri di salah satu kabupaten/kota di Banten. Ada uang ratusan juta yang diamankan sebagai barang bukti," jelasnya.

OTT KPK sempat dipersoalkan. Jaksa Agung HM Prasetyo menilai operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat gaduh. Padahal, dari OTT itu, KPK sudah sering mengungkap perkara korupsi.

"Meskipun penindakan kasus korupsi melalui OTT yang dilaksanakan di negara kita yang terasa gaduh dan hingar bingar, namun IPK Indonesia beberapa tahun belakangan ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Dan, pada 2016, Indonesia hanya dapat peringat skor 37 dengan peringkat 90 dari sejumlah negara yang sama yang disurvei baik untuk Malaysia ataupun untuk Singapura," kata Prasetyo saat RDP dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu.

Presiden Joko Widodo justru memberikan dukungan untuk KPK. "OTT kalau memang ada buktinya dan fakta hukum, ya harus ditangkap, ketangkap ya ketangkap," kata Jokowi.