Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bela KPK, ICW sebut yang penting dari OTT adalah pelakunya, baru nominalnya

Bela KPK, ICW sebut yang penting dari OTT adalah pelakunya, baru nominalnya Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat dipersoalkan lantaran dinilai bikin gaduh. OTT juga dinilai tak mampu meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Ada juga yang mempersoalkan nominal yang diperoleh dari OTT KPK karena dinilai recehan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengungkapkan hal yang paling penting dari OTT KPK adalah tertangkapnya aktor utama pelaku korupsi atau suap. Setelah itu baru uang atau nominal yang diamankan dari OTT.

"OTT itu ada karena ada yang melakukan suap. Ada 12 pelaku yang bisa di-OTT, hakim, jaksa, polri, menteri, kepala daerah, dan sebagainya. Nah, yang dilihat adalah aktornya dulu baru nilainya," kata Tama di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9).

Dia menegaskan, praktik korupsi dan suap adalah kejahatan luar biasa. Sehingga sosok pelakunya harus menjadi yang utama. Ini untuk membedah latar belakang pelaku melakukan korupsi atau suap.

"Misalnya oknum hakim atau menteri melakukan suap. Yang akan dicari kenapa dia melakukan itu. Orang yang seharusnya menegakkan hukum dan menjadi pimpinan malah melakukan korupsi. OTT ini upaya perbaikan itu," ujarnya.

Kabar terbaru, KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Cilegon. Dari OTT itu KPK juga mengamankan sembilan orang lainnya dan sekarang tengah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Kami konfirmasi, ada tim Penindakan KPK yang ditugaskan di daerah Banten. Sampai tengah malam hari Jumat 22 September 2017, OTT yang dilakukan KPK masih berjalan. Sejauh ini diamankan sekitar 10 orang, di antaranya Kepala Daerah, pejabat Dinas dan swasta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Sabtu (23/9).

Terkait kasus yang menjerat para pelaku, Febri menyebut transaksi soal perizinan. "Diindikasikan ada transaksi terkait dengan proses perizinan kawasan industri di salah satu kabupaten/kota di Banten. Ada uang ratusan juta yang diamankan sebagai barang bukti," jelasnya.

OTT KPK sempat dipersoalkan. Jaksa Agung HM Prasetyo menilai operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat gaduh. Padahal, dari OTT itu, KPK sudah sering mengungkap perkara korupsi.

"Meskipun penindakan kasus korupsi melalui OTT yang dilaksanakan di negara kita yang terasa gaduh dan hingar bingar, namun IPK Indonesia beberapa tahun belakangan ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Dan, pada 2016, Indonesia hanya dapat peringat skor 37 dengan peringkat 90 dari sejumlah negara yang sama yang disurvei baik untuk Malaysia ataupun untuk Singapura," kata Prasetyo saat RDP dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu.

Presiden Joko Widodo justru memberikan dukungan untuk KPK. "OTT kalau memang ada buktinya dan fakta hukum, ya harus ditangkap, ketangkap ya ketangkap," kata Jokowi.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Komitmen OJK Tegakkan Integritas dan Budaya Antikorupsi

Komitmen OJK Tegakkan Integritas dan Budaya Antikorupsi

OJK menegaskan komitmennya dalam meningkatkan budaya antikorupsi demi menjaga integritas dan kredibilitas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.

Baca Selengkapnya
OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren

OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

Baca Selengkapnya
72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup

72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat

Baca Selengkapnya
Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta

Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta

Dewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya
OJK Kembali Cabut Izin 4 BPR, Ini Alasannya

OJK Kembali Cabut Izin 4 BPR, Ini Alasannya

Dian mengatakan OJK masih akan menutup sisa BPR yang bermasalah di tahun 2024.

Baca Selengkapnya