Begini Akal Bulus Pejabat Bea Cukai Terima Suap Bantu Selundupkan Barang

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus penyelundupan barang ilegal kerap terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu). Modus ini mirip-mirip dengan korupsi terjadi di lingkungan Direktorat Pajak.

"Ya sebetulnya (korupsi di Bea Cukai) ini mirip-mirip dengan perkara pajak. Kalau pajak lebih kurangnya wajib pajak itu umumnya ingin menurunkan beban pajak dengan melakukan negosiasi," ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dalam keterangannya, Kamis (8/6).

Sedangkan, Bea Cukai merupakan pintu gerbang keamanan negara. Termasuk mengamankan masuknya barang-barang selundupan.

Mirip dengan korupsi di Pajak, praktik culas yang biasa terjadi di Bea Cukai adalah memuluskan keinginan beberapa pihak.

"Bagaimana Bea Cukai? Sebetulnya Bea Cukai itu penjaga pintu gerbang untuk menjaga, salah satunya mengamankan RI dari barang-barang selundupan," ungkap Alex.

"Dan ya memang itu menjadi sangat rawan ketika importir ingin memasukkan barang-barang yang sebetulnya dilarang di Indonesia, atau menurunkan bea masuk. Itu menjadi modus dari aparat atau pejabat di Bea Cukai," katanya.

Untuk itu, penyidik KPK akan mengusut apakah mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono mengumpulkan pundi-pundi hartanya menggunakan modus tersebut.

"Apakah ada kaitannya ini dengan pejabat yang kita sudah tetapkan, (Andhi Pramono), tersangka itu melakukan persekongkolan pihak importir atau eksportir dengan mengakali dokumen pemberitahuan impor barang atau ekspor barang, menurunkan tarif bea masuk, atau pajak-pajak lainnya sehingga yang bersangkutan menerima gratifikasi?," kata Alex.

Alex blak-blakan dalam proses perizinan biasanya celah korupsi terbuka, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

"Misalnya tarif yang dibebankan kepada pihak importir atau eksportir lebih rendah dari ketentuan, pasti ada kerugian negaranya. Itu akan didalami penyidik bagaimana yang bersangkutan sehingga menerima gratifikasi atau suap. Ini akan didalami lebih lanjut," Alex menandasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu).

Penetapan Andhi Pramono sebagai tersangka bermula dari pemeriksaan laporan harta kekayaannya yang dianggap tak sesuai profil. Dari pemeriksaan tersebut kemudian kini ditingkatkan menjadi penyidikan.

"Benar, dengan ditemukannya dugaan peristiwa pidana terkait penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat di Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan diperkuat pula dengan adanya kecukupan alat bukti sehingga KPK meningkatkan perkara dimaksud ke tahap penyidikan," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (15/5).

Selain itu, Ali juga menyebut pihaknya sudah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Andhi Pramono. Tim penyidik sudah mengajukan pencegahan atas nama Andhi Pramono ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Cegah diajukan pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI sejak 12 Mei 2023 untuk periode pertama dan dapat diperpanjang untuk periode ke-2 sebagaimana kebutuhan tim penyidik," kata Ali.

Ali berharap dengan dicegahnya ke luar negeri, Andhi Pramono bisa kooperatif dan mempermudah proses hukum di lembaga antirasuah.

"KPK harapkan sikap kooperatif pihak yang dicegah tersebut agar tetap hadir ketika dipanggil tim penyidik," kata Ali.

Dikutip dari LHKPN KPK, Andhi Pramono memiliki kekayaan Rp 13.753.365.726 atau Rp 13,75 miliar. Dia menyampaikan LHKPN pada 16 Februari 2022 untuk laporan periodik 2021.

Dalam LHKPN disebutkan, Andhi menjabat sebagai Kepala Kantor di unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia menduduki jabatan sebagai Kepala Bea Cukai Makassar.

Kekayaan Andhi Pramono sebesar Rp 13,75 miliar terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 6,98 miliar.

Aset kekayaan tanah dan bangunan itu berada di Salatiga, Karimun, Batam, Bogor, Jakarta Pusat hingga Cianjur. Tanah dan bangunan itu berstatus hasil sendiri dan hibah dengan akta.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com