Bebas Kantong Plastik, 400 Tas Belanja Dibagikan Buat Warga di Pasar Kreneng
Merdeka.com - Pemerintah Daerah kompak menerapkan aturan melarang penggunaan kantong plastik. Di wilayah Denpasar, kebijakan itu diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 36 Tahun 2018.
Bahkan tak ingin sekadar aturan, dinas terkait ikut menyediakan 400 tas belanja untuk dibagikan pada warga di Pasar Kreneng, Denpasar.
"Pakai tas belanja ini ya bu, nanti kalau belanja ke pasar lagi jangan pakai kantong plastik yang sekali pakai langsung dibuang, pakai tas belanja ini secara berulang-ulang untuk ikut menjaga lingkungan," kata Sekretaris DLHK Kota Denpasar, IB Putra Wirabawa, saat memberikan tas belanja kepada para pembeli, Selasa (8/1).
Dia menambahkan, kebijakan pemberian kantong belanja untuk mengedukasi masyarakat sehingga turut menjaga lingkungan dari sampah plastik.
"Seluruh pedagang pasar sebelumnya sudah kami sosialisasikan, dan sekarang sosialisasi dilaksanakan dengan menyasar pembeli sehingga ada perubahan perilaku dan program ini dapat terus dimaksimalkan," jelasnya.
Menurutnya, kegiatan bagi-bagi kantong belanjaan akan terus dilakukan di 35 pasar rakyat lainnya di seluruh Kota Denpasar.
"Tas belanja ramah lingkungan ini merupakan bantuan CSR dari pihak ketiga yang peduli terhadap lingkungan, besar harapan semu pihak dapat mendukung gerakan ini lantaran diketahui bersama bahwa plastik merupakan salah satu bahan yang sulit terurai," paparnya.
Ditemui di tempat yang sama, warga bernama Evi Yustina senang dengan program ini.
"Ini sangat bagus dan kita harus bijak menggunakan plastik,” urainya.
"Kita harus mengurangi plastik bersama-sama, dan dengan adanya tas belanja ini dapat mempermudah sekaligus menjadi solusi guna mengurangi penggunaan plastik," kata Ni Nyoman Suprapti, warga lainnya asal Kayumas.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi
Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca SelengkapnyaWarga Garut Keluhkan Sebagian BLT Dikonversi Jadi Bahan Pokok
Program BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tahun Depan, Pemerintah Bagi-Bagi Beras Lagi ke 22 Juta Keluarga Miskin
Sejak Maret-Desember 2023, Bulog sudah mendistribusikan 1,4 juta ton bantuan pangan beras kepada keluarga miskin.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaKalurahan Pleret Bangun Kios Baru Manfaatkan Program Desa Brilian, Begini Dampaknya Bagi Pelaku UMKM
Mereka memanfaatkan bangunan senilai Rp500 juta hasil Program Desa Brilian. Namun mereka dikenakan tarif sewa lebih mahal untuk bisa berjualan di sana.
Baca SelengkapnyaGanjar Kritik Keras Rencana Prabowo Impor 1,5 Juta Ekor Sapi demi Program Susu Gratis
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengkritik keras rencana Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengimpor 1,5 juta ekor sapi demi Program Susu Gratis.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya