Bappeda Kepri Ungkap Strategi Baru Penanggulangan Kemiskinan, Targetkan Turun Jadi 4,14 Persen di 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Aries Fariandi, baru-baru ini mengungkapkan strategi inovatif. Strategi ini dirancang khusus untuk menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut secara lebih efektif.

Program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) akan menjadi tulang punggung upaya ini. Fokus utamanya adalah pada tiga pilar penting yang diharapkan mampu memberikan dampak signifikan.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap data kemiskinan yang ada. Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen penuh untuk mencapai target penurunan persentase penduduk miskin secara signifikan.

Fokus Tiga Pilar Utama dan Sinergi Program

Program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kepri akan difokuskan pada tiga pilar utama. Pilar-pilar tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kapabilitas dan pendapatan melalui pemberdayaan, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan berbasis wilayah.

Aries Fariandi juga menekankan pentingnya sinergi program yang terintegrasi. Sinergi ini akan dilakukan dalam lima klaster penanggulangan kemiskinan guna menciptakan intervensi yang komprehensif.

Kelima klaster tersebut mencakup:

• Program bantuan sosial
• Peningkatan produktivitas atau pemberdayaan ekonomi
• Sinergi antardaerah
• Penguatan kelembagaan
• Penanggulangan berbasis masyarakat

“Termasuk pentingnya sinergi program yang terintegrasi dalam lima klaster penanggulangan kemiskinan guna menciptakan intervensi yang komprehensif,” kata Aries di Tanjungpinang.

Akurasi Data sebagai Kunci Intervensi Efektif

Untuk menajamkan intervensi dalam Penanggulangan Kemiskinan Kepri, alokasi program dan anggaran tahun 2025/2026 harus didasarkan pada analisis Root Cause. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah kemiskinan di setiap wilayah kabupaten/kota se-Kepri.

Aries menegaskan bahwa akurasi data merupakan prasyarat utama dalam perencanaan yang efektif. Ia meminta seluruh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota memprioritaskan validasi dan pemanfaatan basis data P3KE yang disandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan data yang akurat, program bantuan sosial dapat difokuskan pada rumah tangga di desil I (kelompok termiskin). Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi diarahkan kepada rumah tangga miskin yang memiliki potensi untuk naik kelas.

“Integrasi data dan program ini diharapkan mampu mempercepat progres Kepri menuju target penurunan persentase penduduk miskin menjadi 4,14 persen pada tahun 2026,” ujar Aries.

Target dan Disparitas Kemiskinan di Kepri

Jumlah penduduk miskin Kepri per Maret 2025 tercatat sebanyak 117.280 orang. Angka ini setara dengan 4,44 persen dari total penduduk yang berjumlah 2,7 juta orang.

Kepri berkomitmen penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2029. Data per Maret 2025 menunjukkan kemiskinan ekstrem di Kepri berada pada kisaran 0,49 persen.

Aries turut menambahkan adanya disparitas tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Kepri yang perlu menjadi perhatian serius. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang disesuaikan untuk setiap wilayah.

Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Natuna sebesar 8,06 persen, disusul Kabupaten Lingga 7,68 persen, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 6,70 persen. Sebaliknya, tingkat kemiskinan terendah dicatatkan oleh Kota Batam sebesar 4,03 persen dan Kota Tanjungpinang sebesar 4,39 persen.

Sumber: AntaraNews