Merdeka.com - Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Arifin Junaidi membantah pihaknya telah kembali untuk bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP) bentukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadim Makariem.

Menurutnya, apa yang disampaikan Katib Aam PBNU KH. Yahya Staquf berdasarkan hasil rapat Selasa (4/8), PBNU kembali mengikuti Program Organisasi Penggerak (POP) setelah ada klarifikasi dari Kemendikbud, berbeda dengan apa yang diikutinya.

"Rapat PBNU Selasa 4 Agustus yang saya ikuti hasilnya tak seperti itu," tutur Arifin dalam keterangannya, Jumat (7/8).

Bahkan, Dia mengungkapkan, pihaknya sama sekali tak mengetahui bila hasil silaturahmi antara Katib Aam PBNU KH. Yahya Staquf dan Mendikbud Nadiem Makariem telah menyepakati untuk NU kembali bergabung dalan POP.

"Saya tidak tahu menahu hal itu. LP Ma'arif NU tetap pada sikapnya seperti dinyatakan pada Selasa 4 Agustus kemarin," tegasnya.

Oleh sebab itu, Arifin menegaskan, LP Ma'rif NU PB NU tetap berpegang pada tiga poin sikap putusan terhadap POP Kemendikbud.

Pertama LP Ma'arif NU PBNU meminta kepada Kemendikbud untuk mematangkan konsep POP dan menunda pelaksanaannya tahun depan. LP Ma'arif NU PBNU mempertimbangkan untuk bergabung dalam POP tahun depan setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP.

Kedua, apabila Kemendikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini maka LP Ma'arif NU PBNU menyatakan tidak gabung dalam POP.

Kemudian ketiga, untuk tahun ini LP Ma'arif NU PBNU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru serta inovasi pendidikan secara mandiri. Karena dilaksanakan secara mandiri maka LP Ma'arif NU PBNU minta kepada Kemendikbud untuk tidak mencatumkan LP Ma'arif NU PBNU dalam daftar penerima POP tahun ini.

"Sampai saat ini LP Ma'arif NU tetap pada pendiriannya untuk tidak gabung ke POP sampai ada revisi komperehensif atas konsep POP Kemendikbud," jelasnya.

Terlebih, dia menjelaskan bahwa secara struktural LP Ma'arif NU adalah lembaga di lingkungan NU yang berada di bawah koordinasi langsung Pengurus Tanfidziyah NU, karenanya LP Ma'arif NU akan ikuti dan patuhi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.

Pertemuan Gus Yahya dan Mendikbud

Pada pemberitaan sebelumnya, diketahui bahwa Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, pihak PBNU tetap mengikuti Program Organisasi Penggerak (POP) setelah ada klarifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gus Yahya menemui Mendikbud Nadiem Makariem untuk menyampaikan sikap PBNU terkait keikutsertaan dalam program POP pada Kamis (6/8).

Gus Yahya mengatakan, pertemuannya dengan Mendikbud atas persetujuan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Pertemuan dua pihak itu mendiseminasikan hasil rapat PBNU pada Selasa (4/8), soal kelanjutan mengikuti POP. Dia mengatakan keputusan PBNU itu menimbang dua hal klarifikasi dari Kemendikbud soal POP.

"Pertama, bahwa POP bukan program yang bersifat akar rumput tapi lebih bersifat laboratorial. Memang sudah ada klarifikasi dari Mendikbud sebelumnya bahwa dengan POP ini sebenarnya Kemendikbud hanya bermaksud membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan," kata Gus Yahya dalam siaran diterima di Jakarta.

Klarifikasi kedua pelaksanaan POP dimulai bulan Januari 2021 yang akan datang sehingga ada waktu yang cukup untuk menuntaskan kendala pelaksanaan program sepanjang tahun.

"Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah-langkah kongkrit sebagai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga mendukung upaya-upaya pembaruan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada," katanya.

Menurut Gus Yahya, program POP mengukur kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusi, sehingga pihak manapun dapat ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya.

"Untuk menyentuh akar rumput, termasuk warga NU, Kemendikbud menyiapkan sejumlah program lain, misalnya program afirmasi," kata dia.

Gus Yahya mengatakan silaturahim dengan Mendikbud pada Kamis juga membahas masalah pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

"Ini silaturahmi untuk mengurai kekusutan komunikasi yang sempat terjadi. Dalam suasana prihatin akibat pandemi dan masyarakat sangat membutuhkan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Sangat tidak elok kalau kontroversi yang tidak substansial dibiarkan berlarut-larut," katanya.