Banjir Aceh Utara: Sejumlah Desa Masih Terisolasi, Pemkab Ajukan Bantuan ke Presiden

Banjir dengan intensitas tinggi telah melanda wilayah Aceh Utara, menyebabkan sejumlah desa terisolasi dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara menghadapi tantangan besar dalam upaya penanganan bencana. Juru Bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir Ramli, mengungkapkan bahwa beberapa desa masih belum dapat dijangkau.

Desa-desa yang terdampak parah dan masih terisolasi meliputi wilayah Langkahan, Kuta Makmur, Samudera, Murah Mulia, Sawang, Muara Batu, Nisam, dan Lapang. Situasi ini memicu kekhawatiran akan ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar bagi warga yang terjebak. Pemkab Aceh Utara bersama instansi terkait terus berupaya mendistribusikan bantuan.

Menyikapi kondisi darurat ini, Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil telah mengajukan permohonan penambahan bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Permohonan ini diajukan mengingat persediaan logistik yang ada semakin menipis. Upaya penanganan terus dilakukan di tengah berbagai kendala.

Dampak banjir di Aceh Utara sangat meluas, tidak hanya menyebabkan isolasi desa tetapi juga melumpuhkan infrastruktur penting. Muntasir Ramli menjelaskan bahwa jaringan komunikasi dan transportasi darat terputus, baik jalan lintas nasional maupun akses ke kecamatan dan desa. Kondisi ini menjadi hambatan utama dalam distribusi logistik ke lokasi pengungsian dan evakuasi warga.

Selain itu, pasokan listrik di banyak area juga padam, memperparah kondisi warga yang terdampak. Distribusi air bersih turut terhambat akibat kerusakan pipa PDAM yang diterjang arus banjir. Keseluruhan kendala ini membuat proses penyaluran bantuan masa panik menjadi sangat sulit, meskipun pemerintah daerah telah berupaya keras.

Pemerintah kabupaten bersama instansi terkait sedang mendistribusikan bantuan ke kecamatan-kecamatan terdampak. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan ke gampong-gampong yang menjadi pusat pengungsian. Namun, kelancaran distribusi sangat bergantung pada kondisi akses jalan yang masih terendam air.

Data sementara dari BPBD Aceh Utara menunjukkan skala bencana yang signifikan. Hingga Kamis (28/11) pukul 12.30 WIB, tercatat 20.047 Kepala Keluarga (KK) atau 54.474 jiwa terdampak banjir. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.119 KK atau 55.287 jiwa terpaksa mengungsi di 36 titik pengungsian yang tersebar di 22 kecamatan.

Prioritas pengungsi meliputi 64 ibu hamil, 490 balita, 526 lansia, dan 12 orang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus. Kerugian material juga sangat besar, dengan 22 unit rumah rusak berat, 67 unit rusak sedang, dan 50 unit rusak ringan. Sektor pertanian juga terpukul, di mana 680 hektare sawah dan 571 hektare tambak terendam.

Infrastruktur lain yang rusak parah akibat banjir Aceh Utara termasuk sembilan tanggul dan dua jembatan yang putus. Tragisnya, bencana alam ini juga menelan korban jiwa. Tercatat enam orang meninggal dunia akibat banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

Memasuki hari ketiga tanggap darurat bencana, Pemkab Aceh Utara terus berupaya maksimal dalam penanganan dan evakuasi. Namun, keterbatasan personel dan peralatan SAR menjadi kendala serius. Banyak warga yang masih terjebak banjir belum bisa dievakuasi sepenuhnya, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Koordinasi antara Pemkab, BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus ditingkatkan untuk mempercepat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Fokus utama saat ini adalah menjangkau seluruh warga yang terisolasi dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Kondisi cuaca yang masih tidak menentu juga menjadi tantangan tersendiri dalam operasi penyelamatan.

Pemerintah daerah berharap bantuan tambahan dari pemerintah pusat dapat segera tiba untuk mengatasi krisis logistik. Dengan dukungan yang memadai, diharapkan proses pemulihan pasca-banjir dapat berjalan lebih cepat. Solidaritas masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk membantu meringankan beban korban bencana.

Sumber: AntaraNews