Bamsoet Sebut 117 Daerah Berkekuatan Dinasti Politik, Minta KPK Awasi
Merdeka.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan ada 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik. Bamsoet khawatir kasus korupsi terus terjadi karena adanya daerah yang melanggengkan politik kekerabatan.
Maka dari itu, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan pengawasan terhadap dinasti politik. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan undang-undang terkait penyalahgunaan jabatan.
Bamsoet mencontohkan Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur yang berstatus suami istri. Hal itu membuktikan dinasti politik berkaitan erat dengan praktik korupsi.
"Pemerintah melalui lembaga KPK untuk meningkatkan pengawasan serta bersikap tegas dalam penerapan regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan kewenangan jabatan. Mengingat di sanalah rawan terjadi tindak kejahatan korupsi, khususnya di 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik," ujar Bamsoet, Rabu (8/7).
Cegah Korupsi
Bamsoet mendorong pemerintah meningkatkan kerjasama kepada pihak terkait untuk mencegah korupsi. Termasuk kerjasama pengawasan dari organisasi masyarakat.
"Maupun lembaga swadaya masyarakat atau LSM, guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam dinasti politik," kata dia.
Politikus Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah mengedepankan kemampuan, kompetensi, dan integritas sumber daya manusia untuk calon pemimpin di setiap daerah dalam mengisi jabatan tertentu.
"Dikarenakan apabila praktik politik dinasti masih terus terjadi di masa mendatang, maka ancaman demokrasi melalui Pilkada dapat berpotensi dibajak oleh kelompok elit politik," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca SelengkapnyaDisinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
(KPK) melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaSebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka
Baca SelengkapnyaSudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaKorban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.
Baca Selengkapnya