Merdeka.com - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) minta pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ketua DPP Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung menilai, lembaga tersebut belum memberikan dampak signifikan ke petani sawit.

"Petani kelapa sawit punya andil di sana lantaran sekitar 5,8 juta hektare dari total 14,3 juta hektare kebun kelapa sawit di Indonesia adalah milik petani. Itulah makanya petani punya hak atas dana yang dihimpun oleh BPDPKS," kata Gulat kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu (31/7).

Menurut Gulat, yang terjadi sekarang petani kelapa sawit justru terkesan terpinggirkan. "Misalnya dengan BPDPKS berbondong-bondong dan antre kunjungan ke luar negeri. Kita enggak tahu apa tujuan mereka sering ke luar negeri. Dibilang untuk lobi-lobi CPO, masalah CPO tetap saja muncul dan bahkan semakin menjadi-jadi. Lalu ada pula rally yang melibatkan banyak orang dengan alasan promosi, apa yang dipromosikan lewat rally itu?" tanya Gulat.

Gulat menyebutkan, Apkasindo akan mengawal BPDPKS dalam menjalankan programnya, sesuai Perpres yang mengaturnya.

"Di Peraturan Presiden 61 tahun 2015 kan sudah jelas bahwa tugas pokok BPDPKS adalah peremajaan sawit rakyat (PSR), sarana dan prasarana (Sarpras), pengembangan SDM, riset, promosi dan advokasi serta pengembangan biodiesel," terang Gulat.

Yang paling bersentuhan langsung dengan petani itu kata Gulat antara lain PSR, Sarpras dan Pengembangan SDM. "Asal tahu saja, target PSR itu ada di angka 2,4 juta hektare, tapi yang butuh Sarpras justru jauh lebih luas lagi, mencapai 3,4 juta hektare. Sarpras ini teramat penting lantaran ini adalah faktor penentu soal kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit," ucap Gulat.

Menurut Gulat, jika sesuai rencana seharusnya sarpras sudah jalan sejak tahun lalu. "Biar petani tertolong merawat kebunnya dalam situasi harga sawit yang tak menentu. Sementara petani memilih untuk tidak memupuk demi bertahan hidup meski itu sebenarnya berdampak terhadap keberlangsungan sawitnya. Mestinya disaat seperti inilah BPDPKS hadir," beber Gulat.