Merdeka.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp169,8 triliun untuk sektor kesehatan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023. APBN yang disiapkan tahun depan sebesar Rp3.041,7 triliun.

"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6% dari belanja negara," kata Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan RAPBN 2023 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Jokowi menyebut, anggaran kesehatan Rp169,8 triliun akan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi Covid-19, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

"Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," jelasnya.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Sejalan dengan hal itu, lanjut Jokowi, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Kemudian penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Anggaran Kesehatan

Jokowi mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp608,3 triliun untuk pendidikan dalam RAPBN 2023. Anggaran ini difokuskan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun," kata Jokowi.

"Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi," imbuhnya.

Jokowi meminta untuk menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa.

Dia melanjutkan, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal. Yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).

Selain itu, ada penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan kualitas layanan PAUD.

Kepala Negara memastikan, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan. Antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, dan pemajuan kebudayaan.

"Penguatan perguruan tinggi kelas dunia, pengembangan riset dan inovasi," pungkas Jokowi.