Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK Lagi Buntut Protes Putusan Pelanggaran Etik

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK Lagi Buntut Protes Putusan Pelanggaran Etik<br>

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK Lagi Buntut Protes Putusan Pelanggaran Etik

Pelapor meminta Anwar Usman membuktikan siapa yang memfitnah, mempolitisasi, dan membuat skenario pembentukan MKMK. 

Sejumlah mahasiswa fakultas hukum melaporkan Hakim Konstitusi Anwar Usman kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (21/11) kemarin.

Para pelapor ini menduga adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Anwar Usman saat menggelar konferensi pers pada 8 November 2023 lalu, pascaputusan MKMK. 

Diketahui, MKMK ini dibentuk secara ad hoc dan masih memiliki masa kerja sampai 24 November 2023 mendatang.

"Para pelapor merasa tidak elok menyaksikan tuturan kata dan kalimat yang disampaikan oleh hakim terlapor yang seolah-olah menuding adanya politisasi, skenario, dan fitnah keji yang dialamatkan kepadanya," kata kuasa hukum para pelapor, Eliadi Hulu dalam keterangan tertulis, Rabu (21/11).

"Padahal dalam Putusan MKMK telah terbukti jika hakim terlapor telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan," sambungnya.

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK Lagi Buntut Protes Putusan Pelanggaran Etik
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK Lagi Buntut Protes Putusan Pelanggaran Etik

Eliadi juga menambahkan, Anwar Usman harus dapat membuktikan siapa yang ia maksud sebagai pihak yang telah memfitnah, mempolitisasi, dan membuat skenario pembentukan MKMK. 

"Apabila Ia tidak dapat membuktikannya maka sama saja yang bersangkutan telah menyebar hoaks dan tidak menghormati putusan MKMK," 

tambahnya.

merdeka.com

Oleh karena itu, para pelapor melaporkan Anwar Usman atas pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi dan meminta agar ia diberhentikan secara tidak hormat sebagai Hakim Konstitusi.

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK Lagi Buntut Protes Putusan Pelanggaran Etik

"(Diharapkan) MKMK dapat segera menyidangkan perkara etik tersebut mengingat laporan yang diajukan masih dalam batas waktu masa kerja majelis Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi," 

imbuhnya.

merdeka.com

Sebelumnya, Anwar Usman menuding putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk memperbaiki citra MK usai putusan terkait syarat capres dan cawapres sebagai pelanggaran norma.

Hal itu diungkapkan Anwar usai ia diberhentikan sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam penanganan tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Begitu pula halnya tentang Putusan Majelis Kehormatan MK. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum, dengan tujuan mengembalikan citra MK di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku," kata Anwar saat konferensi pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/11).

Meski demikian, Anwar mengaku tak mengintervensi proses yang berlangsung agar MKMK bisa menjalankan tugasnya sampai tuntas.

"Sebagai Ketua MK saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan MK yang tengah berlangsung," tambah Anwar.

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK Lagi Buntut Protes Putusan Pelanggaran Etik
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK Lagi Buntut Protes Putusan Pelanggaran Etik

Ia pun menyayangkan proses peradilan MKMK yang berjalan secara terbuka. Seharusnya, menurut Anwar,  peradilan MKMK dilakukan secara tertutup.

Selain itu, Anwar Usman mengaku difitnah secara keji. Dirinya dianggap menjual dalil agama untuk kepentingan tertentu.

Sidang Anwar Usman Cs Diputus 7 November, MKMK Minta Masyarakat Tak Lagi Lapor Dugaan Pelanggaran Etik Hakim
Sidang Anwar Usman Cs Diputus 7 November, MKMK Minta Masyarakat Tak Lagi Lapor Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

MKMK telah menerima 18 aduan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya
MKMK Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Cs, Selasa 7 November
MKMK Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Cs, Selasa 7 November

Putusan tersebut akan dibacakan pada Selasa (7/11) pukul 16.00 WIB.

Baca Selengkapnya
KPU Sebut Koalisi Perubahan Daftarkan Anies-Cak Imin pada 19 Oktober Jam 8 Pagi
KPU Sebut Koalisi Perubahan Daftarkan Anies-Cak Imin pada 19 Oktober Jam 8 Pagi

KPU juga menyiapkan RSPAD untuk tes kesehatan para bakal calon.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pakar Nilai Ubah Batas Usia Capres-Cawapres Tugas DPR dan Pemerintah Bukan MK
Pakar Nilai Ubah Batas Usia Capres-Cawapres Tugas DPR dan Pemerintah Bukan MK

Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan kalau nantinya MK justru akan diolok-olok karena telah melakukan penyelewengan tugas.

Baca Selengkapnya
Deretan Fakta Terungkap dalam Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anwar Usman Cs oleh MKMK
Deretan Fakta Terungkap dalam Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anwar Usman Cs oleh MKMK

Berikut fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang dirangkum merdeka.com.

Baca Selengkapnya
Sosok Kasad Baru Jenderal Agus Subiyanto, Pernah Jadi Dandim Surakarta dan Danpaspampres
Sosok Kasad Baru Jenderal Agus Subiyanto, Pernah Jadi Dandim Surakarta dan Danpaspampres

Agus pun mendapat promosi dipercaya untuk menggantikan Jenderal Dudung yang masuk masa pensiun

Baca Selengkapnya
Pasangan Anies - Muhaimin akan Daftar Capres-Cawapres ke KPU pada 19 Oktober
Pasangan Anies - Muhaimin akan Daftar Capres-Cawapres ke KPU pada 19 Oktober

Tim Koalisi Perubahan sudah mengirimkan surat tersebut pada Kamis, 14 Oktober, pada pukul 15.00 WIB.

Baca Selengkapnya
Pelapor Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK Anwar Usman Keberatan Pembacaan Putusan 7 November
Pelapor Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK Anwar Usman Keberatan Pembacaan Putusan 7 November

Petrus menilai, MKMK terlalu terpengaruh dengan situasi politik yang ada.

Baca Selengkapnya
Diam-Diam, Pengusaha Sudah Serahkan Besaran Kenaikan UMP 2024 ke Kemnaker
Diam-Diam, Pengusaha Sudah Serahkan Besaran Kenaikan UMP 2024 ke Kemnaker

Usulan Kadin Indonesia terhadap kenaikan UMP 2024 akan diumumkan pekan depan, atau pada awal November 2023.

Baca Selengkapnya