Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota Komisi III soal Revisi UU: Jangan Sampai KPK Tidak Bisa Dikontrol

Anggota Komisi III soal Revisi UU: Jangan Sampai KPK Tidak Bisa Dikontrol Nasir Djamil. ©2016 merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Anggota DPR Komisi III Nasir Djamil menyebut posisi KPK harus di tengah-tengah. Tidak lemah, tidak terlalu kuat juga. Nasir memandang, kalau terlalu kuat dan tidak ada instrumen pengawasan maka bisa berbuat sewenang-wenang.

Politikus PKS itu mengatakan, tidak bisa KPK tak dikontrol. Juga tidak bisa KPK melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri. Pernyataan itu berkaitan dengan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Jangan sampai KPK tidak bisa dikontrol dan enggak boleh juga di KPK kami mengontrol diri kami sendiri. Kami Prudent. Kami menjalankan sesuai SOP," ujar Nasir dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9).

Nasir mengungkap, mengapa KPK tidak mengontrol dirinya sendiri. Dia menyebut, budaya kerja di KPK saling curiga. Misalnya, orang yang bertugas di lantai satu, jika masuk ke lantai lain, itu akan muncul kecurigaan.

"Kalau mau jujur, budaya kerja di KPK itu kan saling mencurigai. Konon beberapa teman menyampaikan wallahu'alam benar atau tidak antara lantai satu lantai lain masuk ke lantai lain, itu masuk penuh kecurigaan," tutur Nasir.

"Itu konon katanya. Ini ada apa. Ini ke depannya harus diperbaiki," imbuhnya.

Namun, Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad langsung membantah tudingan Nasir. Dia menyebut tidak ada kerja penuh kecurigaan seperti yang dituduhkan. Kata dia, SOP di KPK bahkan sampai menjadi contoh untuk lembaga negara lainnya.

"Di KPK, budaya kerja yang boleh dikatakan yang paling ideal dibandingkan lembaga negara yang ada karena itu jadi role model," jelasnya dalam kesempatan sama.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.

Baca Selengkapnya
Polisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan

Polisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan

Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya
Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka

Baca Selengkapnya
Dalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja

Dalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja

Hal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya