Anggota Komisi III soal Revisi UU: Jangan Sampai KPK Tidak Bisa Dikontrol

Sabtu, 7 September 2019 13:01 Reporter : Ahda Bayhaqi
Anggota Komisi III soal Revisi UU: Jangan Sampai KPK Tidak Bisa Dikontrol Nasir Djamil. ©2016 merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Anggota DPR Komisi III Nasir Djamil menyebut posisi KPK harus di tengah-tengah. Tidak lemah, tidak terlalu kuat juga. Nasir memandang, kalau terlalu kuat dan tidak ada instrumen pengawasan maka bisa berbuat sewenang-wenang.

Politikus PKS itu mengatakan, tidak bisa KPK tak dikontrol. Juga tidak bisa KPK melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri. Pernyataan itu berkaitan dengan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Jangan sampai KPK tidak bisa dikontrol dan enggak boleh juga di KPK kami mengontrol diri kami sendiri. Kami Prudent. Kami menjalankan sesuai SOP," ujar Nasir dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9).

Nasir mengungkap, mengapa KPK tidak mengontrol dirinya sendiri. Dia menyebut, budaya kerja di KPK saling curiga. Misalnya, orang yang bertugas di lantai satu, jika masuk ke lantai lain, itu akan muncul kecurigaan.

"Kalau mau jujur, budaya kerja di KPK itu kan saling mencurigai. Konon beberapa teman menyampaikan wallahu'alam benar atau tidak antara lantai satu lantai lain masuk ke lantai lain, itu masuk penuh kecurigaan," tutur Nasir.

"Itu konon katanya. Ini ada apa. Ini ke depannya harus diperbaiki," imbuhnya.

Namun, Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad langsung membantah tudingan Nasir. Dia menyebut tidak ada kerja penuh kecurigaan seperti yang dituduhkan. Kata dia, SOP di KPK bahkan sampai menjadi contoh untuk lembaga negara lainnya.

"Di KPK, budaya kerja yang boleh dikatakan yang paling ideal dibandingkan lembaga negara yang ada karena itu jadi role model," jelasnya dalam kesempatan sama. [eko]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini