Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR Minta Maaf Bikin Acara Kumpul Keluarga Usai Nikah

Anggota DPR Minta Maaf Bikin Acara Kumpul Keluarga Usai Nikah satpol pp bubarkan acara anggota DPR. ©2021 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi usai pernikahannya dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Alfitra Salamm, Sabtu (7/8) malam lalu.

Luluk menjelaskan kronologi dengan menegaskan bahwa tak ada acara resepsi pernikahan. Namun hanya kumpul di sebuah restoran usai akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

"Saya mohon maaf atas kabar pernikahan ini yang sudah menjadi ramai di media. Apalagi kita semua sedang fokus pada penanganan Covid-19," ujar Luluk, Senin (9/8).

Luluk menjelaskan, di tengah pandemi yang masih berlangsung, ia sebenarnya memilih untuk melakukan pernikahan dengan hanya dihadiri tamu dari unsur keluarga, kerabat dan kolega secara terbatas. Dengan penjelasan tersebut, ia berharap bisa mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat .

Luluk juga menjelaskan jika acara akad nikah berlangsung di KUA Kecamatan Laweyan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh keluarga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Sabtu malam pukul 18.00 WIB saya melangsungkan akad nikah di KUA Kecamatan Laweyan yang dihadiri keluarga terdekat. Acaranya juga sesuai dengan aturan prokes," terangnya.

Usia melaksanakan akad nikah, kata dia, menuju ke Resto Java Terrace di Jalan Slamet Riyadi, Purwosari, Laweyan. Di restoran mewah itu, telah menunggu ibu kandung dan keluarga serta kerabat lain untuk mengucapkan selamat.

"Tidak ada acara resepsi. Apalagi pesta yang kami lakukan. Kecuali hanya makan malam dengan keluarga," jelasnya lagi.

Namun acara makan malam ini pun batal dilakukan, dan diganti dengan take away pada pukul 19.30 WIB. Bahkan, orang tua dan keluarga terdekat sudah kembali ke penginapan.

"Sebelumnya keluarga dan rekan terdekat kami hanya minta ijin untuk bisa berfoto bersama saja. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan terkait peristiwa pernikahan kami," tuturnya

Luluk berjanji setelah pernikahan tersebut, dirinya akan melakukan kerja pelayanan untuk masyarakat. Di antaranya, dengan membuka layanan bantuan sembako bagi warga yang melakukan isoman khususnya di Dapil IV Jawa Tengah (Sragen, Karanganyar, Wonogiri).

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akhir pekan ini (7-8/8) ini membubarkan 8 acara pernikahan/pemberkatan yang dinilai melanggar aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 4.

Resepsi pernikahan di restoran dan hotel di Laweyan yang berhasil dicegah tersebut adalah pernikahan Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah dengan Alfitra Salamm, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kegiatan yang mengundang sejumlah tamu penting itu sedianya dihelat pada Sabtu (7/8) malam.

“Dua hari terakhir, Sabtu dan Minggu kemarin ada 8 acara pernikahan yang kami bubarkan personel Satpol PP. 5 di hotel maupun atau restoran, 3 di rumah warga,” kata Kepala Satpol PP Solo, Arif Darmawan, Senin (9/8).

Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming meminta para pejabat negara agar mematuhi aturan PPKM Level 4 yang masih berlangsung.

"Saya mohon aturan yang sudah ada agar dipatuhi. Kita menahan diri dulu karena masih pandemi," ujarnya di Balai Kota, Senin (9/8).

Sesuai Surat Edaran (SE) Wali Kota Solo Nomor 067/2377 tentang PPKM Level 4 Covid-19 Solo, dikatakannya, melarang adanya acara resepsi. Ia pun mengimbau pada pejabat untuk menahan diri dulu.

"SE Wali Kota Solo belum boleh adakan acara resepsi. Jadi harus dipatuhi," tegasnya.

Gibran mengaku Satpol PP sudah melakukan klarifikasi pada anggota DPR RI tersebut. Mereka kooperatif dengan menggeser acara pernikahan ke KUA setempat.

"Saya meminta pada pejabat untuk bisa menahan diri dan mematuhi aturan PPKM Level 4. Yang penting tidak ada kerumunan," pungkas dia.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket
PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket

Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pernikahan Semakin Dekat, Momen Putri Isnari saat Proses Pengusapan Daun Pacci ke Telapak Tangannya
Pernikahan Semakin Dekat, Momen Putri Isnari saat Proses Pengusapan Daun Pacci ke Telapak Tangannya

Rencananya, akad nikah Putri Isnari dan Abdul Azis akan segera dilangsungkan pada hari Sabtu, 20 April 2024.

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya