Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR Minta Kepala BPOM Diganti Jika Salah dalam Kasus Gagal Ginjal Akut

Anggota DPR Minta Kepala BPOM Diganti Jika Salah dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Andre Rosiade. ©2019 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta agar Kepala BPOM Penny K Lukito diberhentikan jika terbukti bersalah dalam kasus gagal ginjal akut pada anak.

Dia menilai, Penny melempar tanggung jawab kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait impor bahan pelarut obat sirup.

"Kalau memang BPOM salah kita rekomendasikan pecat kepala BPOM dan reformasi BPOM," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan BPKN, di Senayan, Jakarta, Kamis (3/11).

Andre mengungkapkan, jika Kemendag hanya mengeluarkan persetujuan impor setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya, sikap Penny terang-terangan menyalahkan Kemendag.

Sehingga, Politikus Gerindra ini mengusulkan agar Komisi VI dan Komisi IX menggelar rapat gabungan untuk menuntaskan permasalahan gagal ginjal akut pada anak.

"170 orang yang meninggal, enggak ada otaknya pak pejabat republik Indonesia enggak tanggung jawab soal itu (gagal ginjal). Kita enggak bisa main-main," tegasnya.

"Pimpinan saya usulkan kepada pimpinan segera kalau bisa kita rapat gabungan, kita rapat gabungan dengan komisi IX, kita undang Kemenkes kita undang Kemendag, kita undang Kepala BPOM, kalau butuh BPKN kita hadirkan. Kita usut tuntas kita bongkar habis di sana (rapat gabungan)," sambung Andre.

Dia pun membandingkan dengan kasus Kanjuruhan, yang mana pemerintah dengan sigap membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Namun kasus gagal ginjal akut dengan angka kematian di atas 170 orang, pemerintah seakan lamban menangani dan malah terkesan lempar tanggung jawab.

"Kalau memang BPOM salah kita minta reformasi BPOM. PSSI saja 132 meninggal, KLB. KLB. Sebentar lagi bang, bulan Maret udah jadi ketua umum baru," tutup Andre.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta

Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Fraksi PDIP Usul Agar Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan
Anggota DPR Fraksi PDIP Usul Agar Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan

Mengusulkan agar politik uang dilegalkan saja dengan batasan tertentu di Peraturan KPU (PKPU) pencalonan di Pilkada

Baca Selengkapnya