Anggota DPR Minta Kepala BPOM Diganti Jika Salah dalam Kasus Gagal Ginjal Akut
Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta agar Kepala BPOM Penny K Lukito diberhentikan jika terbukti bersalah dalam kasus gagal ginjal akut pada anak.
Dia menilai, Penny melempar tanggung jawab kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait impor bahan pelarut obat sirup.
"Kalau memang BPOM salah kita rekomendasikan pecat kepala BPOM dan reformasi BPOM," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan BPKN, di Senayan, Jakarta, Kamis (3/11).
Andre mengungkapkan, jika Kemendag hanya mengeluarkan persetujuan impor setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya, sikap Penny terang-terangan menyalahkan Kemendag.
Sehingga, Politikus Gerindra ini mengusulkan agar Komisi VI dan Komisi IX menggelar rapat gabungan untuk menuntaskan permasalahan gagal ginjal akut pada anak.
"170 orang yang meninggal, enggak ada otaknya pak pejabat republik Indonesia enggak tanggung jawab soal itu (gagal ginjal). Kita enggak bisa main-main," tegasnya.
"Pimpinan saya usulkan kepada pimpinan segera kalau bisa kita rapat gabungan, kita rapat gabungan dengan komisi IX, kita undang Kemenkes kita undang Kemendag, kita undang Kepala BPOM, kalau butuh BPKN kita hadirkan. Kita usut tuntas kita bongkar habis di sana (rapat gabungan)," sambung Andre.
Dia pun membandingkan dengan kasus Kanjuruhan, yang mana pemerintah dengan sigap membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Namun kasus gagal ginjal akut dengan angka kematian di atas 170 orang, pemerintah seakan lamban menangani dan malah terkesan lempar tanggung jawab.
"Kalau memang BPOM salah kita minta reformasi BPOM. PSSI saja 132 meninggal, KLB. KLB. Sebentar lagi bang, bulan Maret udah jadi ketua umum baru," tutup Andre.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaKedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaKetua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaMengusulkan agar politik uang dilegalkan saja dengan batasan tertentu di Peraturan KPU (PKPU) pencalonan di Pilkada
Baca Selengkapnya