Anggota DPR Minta Calon Kepala Daerah Tertibkan Pendukung Soal Protokol Kesehatan

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, meminta calon kepala daerah menertibkan dan mengimbau pendukungnya untuk memperhatikan protokol kesehatan. Meski sulit, Netty menyebut hal itu sangat penting agar tidak terjadi klaster penyebaran Covid-19 saat tahapan Pilkada.

"Kadang mereka datang tanpa diminta. Oleh karena itu, para paslonlah yang harus terus memberikan imbauan dan anjuran agar mereka memerhatikan keselamatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Para cakada juga harus jadi contoh atau role model bagi para pendukungnya dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak dan rajin mencuci tangan pakai sabun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/9).

Menurut Netty, para calon kepala daerah harus memahami bahaya pandemi dan tidak menganggap remeh Covid-19.

"Para cakada harus lebih 'aman', lebih sayang kepada masyarakat. Perhatikan keselamatan mereka saat terlibat sebagai tim sukses, pendukung atau pemilih. Deklarasi dan kampanye cakada nantinya harus mematuhi protokol kesehatan atau dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi digital. Sudah seharusnya para calon pemimpin sayang dan peduli kepada masyarakat yang akan dipimpinnya. Jaga agar rakyat tetap sehat," kata politikus PKS ini.

Netty menyayangkan terjadi kerumunan massa saat bakal calon kepala daerah mendaftar ke KPU tak jaga jarak dan tidak menggunakan masker. Dia sangat khawatir muncul klaster baru Covid-19.

"Apakah massa pendukung sudah semuanya dites bebas Covid? Tidak ada jaminankan? Saya khawatir ini menjadi klaster baru karena massa berkerumun dan tidak menjaga jarak aman," kata dia.

Netty menyoroti 37 calon kepala daerah yang positif Covid-19 berdasarkan data KPU. Netty mendorong perlu aturan tegas KPU dan Bawaslu.

"Harus ada aturan yang jelas dan tegas dari KPU maupun Bawaslu agar masing-masing paslon menaati protokol kesehatan mulai sekarang hingga masa kampanye dan pencoblosan nanti. Aparat di lapangan juga harus tegas menindak jika ada paslon yang tidak menaati protokol kesehatan. Tidak boleh ada pengecualian," ujar Netty. (mdk/lia)