Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

4 Instansi ini paling sering diadukan warga ke Ombudsman

4 Instansi ini paling sering diadukan warga ke Ombudsman Komisioner Ombudsman Adrianus Eliasta Meliala. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisioner Ombudsman Adrianus Eliasta Meliala menyampaikan bahwa ada empat pelayanan publik yang banyak dapat pengaduan atau keluhan dari masyarakat. Keempatnya adalah Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), instansi pendidikan dan Kepolisian.

"Ada empat instansi dengan tingkat laporan tertinggi. Pertama adalah Pemda, karena instansi Pemda ada berbagai dinas di dalamnya. Tapi, secara keseluruhan Pemda-lah yang paling banyak mendapat Pengaduan (Masyarakat)," ucap Adrianus usai mengikuti Diskusi Hasil Pelayanan Publik yang digelar Ombudsman Provinsi Bali, Jalan Diponegoro No 182, Denpasar, Senin (12/3).

Setelah Pemda, BPN menempati urutan selanjutnya sebagai lembaga negara yang banyak mendapat aduan dari masyarakat.

"Tinggkat pengaduannya tinggi sekali. Makanya, Peraturan Daerah (Perda) banyak sekali pengaduan pada BPN. Maka kami beberapa yang hari lalu mengadakan video konferensi. Khusus, tentang BPN itu dalam rangkah agar BPN tidak main-main," jelas Adrianus.

Untuk instansi pendidikan, Adrianus juga mengungkapkan banyaknya laporan pengaduan dari masyarakat, dan tentunya hal itu sangat disayangkan.

"Ini juga ironi, lembaga yang harusnya mengurusi moral, dan memberikan nilai. Tetapi ternyata mereka pengaduan pendidikan sangat luar biasa. Contoh misalnya uang pangkal, uang bajulah, uang OSIS lah, umumnya uang," ungkapnya.

Untuk instansi Kepolisian atau Polri. Adrianus mengutarakan yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah di bidang Reserse, khususnya dalan perundangan yang berlarut.

"Kepolisian yang paling banyak yang dikeluhkan adalah di bidang Resererse khususnya dalam perundangan yang berlarut. Kalau hari ini, kita melapor lalu kapan kita dipanggilnya untuk diperiksa, kapan tersangkanya ditangkap. Itu polisi yang tidak bisa memberikan kepastian. Kemudian orang datang kepada kami dalam rangka perundangan yang belarut," ujarnya.

Terkait banyaknya pengaduan kepada empat lembaga tersebut, Ombudsman sering melakukan sidak atau kajian bersama kepada keempat instansi tersebut.

"Sudah dari dulu, kalau ke BPN kami sering melakukan sidak dan melakukan kajian, dan tidak kurang-kurangnya kami gendor. Di Kepolisian juga begitu kami berkali-kali mengadakan kajian SCK, SPKT, SIM dan berbagai hal terkait dengan Reserse. Demikian pula juga di Pemda dan pendidikan kami juga melakukannya," tutupnya.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023

Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI

Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Respons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?
Respons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?

Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.

Baca Selengkapnya
Polisi Bakal Tindak Tegas Ormas yang Maksa Minta THR ke Pengusaha
Polisi Bakal Tindak Tegas Ormas yang Maksa Minta THR ke Pengusaha

Pihaknya tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya peran serta masyarakat.

Baca Selengkapnya
Bukannya Melindungi Masyarakat, Dua Polisi di Garut Malah Jadi Otak Penculikan dan Pencurian
Bukannya Melindungi Masyarakat, Dua Polisi di Garut Malah Jadi Otak Penculikan dan Pencurian

Kepolisian Resor Garut menangkap enam pelaku pencurian dan penculikan terhadap salah seorang warga

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Istana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini
Istana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini

Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya