4 Alasan Ini Bikin Putra Mahkota Keraton Surakarta 'Nyesel Gabung Republik

Putra Mahkota Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat, Gusti Raden Mas Suryo Aryo Mustiko atau KGPAA Hamangkunegoro meluapkan unek-uneknya melalui status akun Istagram pribadinya. Dia menulis kalimat Nyesel Gabung Republik.

Bukan tanpa alasan Hamangkunegoro bersikap demikian. Pengageng Sasana Wilapa Keraton Solo, KPA H Dany Nur Adiningrat menuturkan unggahan putra mahkota tersebut sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah Indonesia yang belakang diterpa sejumlah permasalahan rumit.

"Ada empat isu yang menjadi perhatian KGPAA Hamangkunegoro sehingga beliau menuliskan unggahan kritikan," kata Dany kepada wartawan, Senin (3/3).

Keempat isu tersebut adalah korupsi di PT Pertamina Patra Niaga, kasus PHK dan tutupnya PT Sritex Sukoharjo, korupsi di PT Timah serta kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

Selain keempat isu tersebut, lanjut Dany, Hamangkunegoro juga mempertanyakan status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang masih ditangguhkan oleh pemerintah.

"Mungkin ini pemikiran yang melatarbelakangi beliau untuk memberikan peringatan keras kepada pemerintah. Kritik ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pemerintah," tandasnya.

Status pewaris tahta keraton pewaris dinasti Mataram Islam itu mengundang pertanyaan.

Kalimat tersebut 'Nyesel gabung Republik' dengan latar belakang warna hitam. Tulisan itu diunggah pada Jumat 28 Februari 2025. Dia juga menuliskan 'Percuma Republik Kalau Cuma untuk Membohongi' di unggahannya.

Namun tidak lama kemudian, dia menghapus status tersebut. Kalimat ini langsung menyebar luas dan menjadi viral di platform media sosial X.

Menyikapi hal ini, Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Karaton Surakarta Hadiningrat GKR Koes Moertiyah Wandansari menyayangkan tindakan Hamangkunegoro. Unggahan tersebut dinilainya membuat penilaian dari luar terhadap keraton tidak baik.

"Harusnya kalau bicara dan menulis seperti itu ada dasarnya, apalagi dia itu sarjana hukum. Itu sangat tidak baik dampaknya untuk keraton. Kalau bicara harus diterangkan, kenapa bicara seperti itu, hukumnya seperti apa, harusnya kan seperti itu," ungkap dia.

Dikatakannya, pernyataan tersebut lebih bersifat pribadi dan bukan pernyataan resmi dari keraton. Apalagi dia tidak menyampaikan dasar hukumnya dan tidak membicarakannya terlebih dahulu dengan keluarga.

"Itu lebih ke pribadi pernyataannya itu. Tidak ada dasar hukumnya dan tidak bicara sama keluarga dulu, jadi asal menyampaikan gitu," pungkasnya.