Merdeka.com - Lubang eks tambang batubara yang menganga di Kalimantan Timur, telah menewaskan 35 nyawa anak. Komnas HAM menilai, rekomendasi yang mereka keluarkan di tahun 2016 untuk penanganan kasus lubang tambang, tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

"Kita lihat, dengan banyaknya korban ya (rekomendasi) tidak pernah dijalankan. Pertama soal penegakan hukum, kedua soal pencegahan. Semacam tidak ada tanggungjawab dari negara, khususnya pemerintah," kata Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal Hairansyah, kepada merdeka.com, di sela tinjauan dia di kolam eks tambang di Samarinda, Senin (29/7).

Hairansyah menerangkan, problem masalah tambang dan bekas lubang yang menganga, adalah lokasinya berdekatan dengan permukiman. "Itu masalah sebenarnya. Lalu, jadi tidak aman bagi masyarakat, utamanya anak-anak," ujar Hairansyah.

"Itu mesti jadi perhatian serius, tanpa saling lempar tanggung jawab antara Pemkab, Pemkot dan Pemprov, dan pusat. Kalau ini (lubang eks tambang menganga), sudah jadi bagian di pemerintahan di daerah," sebut Hairansyah.

Fakta di lapangan, lanjut Hairansyah, lokasi tambang dan eks tambang dekat permukiman menjadi tidak aman. Kondisi ini tidak aman. Tidak mungkin orangtua awasi anaknya 24 jam, karena kondisi lingkungan tidak ramah terhadap anak,"

"Kalau misal yang melaksanakan pertambangan perusahaan ilegal, tentu ada tindakan hukum dong. Jangan biarkan lubang besar, lalu tidak ada tindakan apa-apa. Mesti ada tindakan negara dari persoalan krusial ini.

Sementara, Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal Sandra Moniaga menambahkan, Komnas HAM memantau kasus nyawa anak melayang di lubang bekas tambang sejak 2015. "Ada ibu dari anak korban tambang ke Komnas dan ada pengaduan resmi. Sejak itu kami terus memantau, memanggil beberapa pihak dan keluarkan rekomendasi. Tapi yang memprihatinkan, korban terus bertambah dan belum ada langkah konkrit yang jelas untuk menyelesaikan masalah ini," tegas Sandra.

"Kenapa masalah ini tidak selesai? Kenapa negara membiarkan kerusakan lingkungan seperti ini, dan memakan korban gitu banyak. Kami besok ingin dengar langsung apa langkah Gubernur menyelesaikan masalah ini," demikian Sandra.

Dari buku dengan format digital yang diperoleh merdeka.com, Komnas HAM mengeluarkan pertimbangan dan rekomendasi ke dalam buku 'Pelanggaran HAM dalam Kasus Lubang Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur'. Buku yang diterbitkan 27 Juni 2016 itu, setebal 55 halaman.

Diantaranya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi hukum kepada Gubernur Kaltim, Kapolda Kaltim dan jajaran, Wali Kota dan Bupati, Menteri ESDM, KPK, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan korporasi, yang tertera pada halaman 49 hingga halaman 53.