1 Maret, KPK lelang kendaraan inventaris yang telah berumur 10 tahun

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan lelang kendaraan inventaris yang telah berumur 10 tahun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Pelelangan akan dilakukan di KPKNL Jakarta III, Jalan Prajurit KKO Usman Dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat, pada 1 Maret 2018.

"KPK akan melaksanakan lelang Barang Milik Negara, dengan cara penawaran e-konvensional atas barang inventaris KPK tidak bergerak dalam kondisi apa adanya," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Senin (26/2).

Adapun kendaraan yang dilelang merupakan operasional yang dipakai KPK sehari-hari. Tersedia kendaraan roda empat dan roda dua dengan nilai penawaran awal berkisar Rp 30 juta sampai Rp 100 juta. Dalam lelang ini KPK melelang tiga unit mobil tahanan. Ada pula paket kendaraan roda dua berisi 12 unit dengan penawaran awal Rp 39 juta.

"Daftar barang lelang terdapat di lampiran atau klik tautan di bawah ini http://kpk.go.id/id/publikasi/pengumuman/4163-pengumuman-lelang-barang-inventaris-kpk-2322018," kata Febri.

Pihak yang ingin melihat kondisi kendaraan tersebut bisa datang ke gedung lama KPK mulai besok (27/2), di Jalan HR. Rasuna Said Kav-C1 Setiabudi, Jakarta Selatan, atau menghubungi nomor telepon (021) 25578300 ext 8174, KPKNL Jakarta III Nomor telepon (021) 34835229. Bila berminat, peserta bisa mendaftarkan diri di laman www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id

Febri menjelaskan lelang ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan pasal 26 PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Pada ayat (1) menjelaskan bahwa syarat minimum kendaraan yang dilelang berumur minimal tujuh tahun. Meski kendaraan rata-rata telah berumur 10 tahun, kata Febri, kondisi masih sangat baik. Sehingga masih digunakan sebagai operasional sehari-hari.

"Jika pada kesempatan lelang ini tidak semua laku terjual, maka KPK akan kembali menggunakan barang-barang tersebut hingga pada masa yang akan datang kembali diajukan kepada Kemenkeu untuk dilakukan lelang kembali," kata Febri.