BI Bakal Naikkan GWM Bank Konvensional Hingga Syariah Secara Bertahap

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM) secara bertahap mulai 1 Juni 2022. Kenaikan ini berlaku untuk bank konvensional, bank syariah, hingga unit usaha syariah.

Rita
Oleh Rita - Reporter
BI Bakal Naikkan GWM Bank Konvensional Hingga Syariah Secara Bertahap
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ©2020 dok.Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM) secara bertahap mulai 1 Juni 2022. Kenaikan ini berlaku untuk bank konvensional, bank syariah, hingga unit usaha syariah.

"Kewajiban minimum GWM rupiah untuk bank umum konvensional yang pada saat ini pada 5 persen akan naik menjadi 6 persen mulai 1 Juni 2022, kemudian naik menjadi 7,5 persen mulai 1 Juli 2022, dan menjadi 9 persen mulai 1 September 2022," kata Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Selasa (24/5).

Sementara itu, kewajiban GWM untuk bank syariah dan unit usaha syariah akan naik dari 4 persen menjadi 4,5 persen pada 1 Juni 2022, kemudian naik lagi menjadi 6 persen pada 1 Juli 2022. Lalu naik menjadi 7,5 persen pada 1 September 2022.

Dia menjelaskan, BI memberikan remunerasi sebesar 1,5 persen terhadap pemenuhan kewajiban GWM setelah memperhitungkan insentif bagi bank-bank dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan pada sektor prioritas, UMKM atau memenuhi target.

Dia menegaskan langkah kenaikan GWM ini tak akan berpengaruh terhadap kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit pembiayaan kepada dunia usaha. Serta partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN.

"Ini mengingat tingginya rasio AL/DPK yaitu likuiditas perbankan yang tetap longgar," imbuhnya.

Perry menyampaikan pada April 2022 rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga masih tinggi, mencapai 29,38 persen. itu diakuinya tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 9,1 persen yoy.

"Likuiditas yang terjaga didukung oleh DPK yang tumbuh tinggi sebesar 10,11 persen yoy," katanya.

Sementara itu dalam rangka koordinasi fiskal moneter, sebagaimana tertuang dalam keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang berlaku hingga 31 desember 2022, BI melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN.

"Dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional, jumlahnya sebesar RP 30,17 triliun, data hingga 23 Mei 2022. Baik melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option, maupun private placement," tuturnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com

Rekomendasi