Wamen BUMN Catat Pembiayaan Perbankan untuk Ekonomi Berkelanjutan Capai Rp 809,7 T

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, Indonesia berkomitmen penuh terlibat aktif dalam penanganan perubahan iklim global. Antara lain dengan meluncurkan peta jalan komitmen jangka panjang terhadap sektor keuangan berkelanjutan (sustainable finance) untuk memastikan kelancaran transisi menuju ekonomi rendah karbon.

"Itu sebagaimana terdapat dalam Roadmap OJK terkait Keuangan Berkelanjutan pada 2015 - 2019 dan dilanjutkan pada tahap kedua tahun 2020 hingga 2024," katanya dalam Seminar G20:Scaling Up The Utilization Of Sustainable Financial Instruments, Jakarta, Jumat (18/2).

Kartika mencatat, saat ini, pembiayaan berkelanjutan perbankan di Indonesia telah mencapai USD55,9 miliar (Rp809,75 triliun). Kemudian, penerbitan green bond di pasar domestik tercatat USD35,12 juta (Rp500 miliar) atau 0,01 persen dari total outstanding bond.

"Sementara global sustainability bond yang diterbitkan oleh emiten Indonesia telah mencapai lebih dari USD 2,22 Miliar (Rp31,6 triliun)," ungkapnya.

Adapun, sasaran strategis Roadmap Keuangan Berkelanjutan ini meliputi terciptanya ekosistem yang mendukung percepatan keuangan berkelanjutan, peningkatan pasokan dan permintaan dana dan instrumen keuangan yang ramah lingkungan, serta penguatan pengawasan dan koordinasi dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

"Komitmen ini merupakan kesepakatan dalam perjanjian Paris maupun kesepakatan dalam KTT perubahan iklim (COP26) di Glasgow," tutupnya.

Hijaukan Indonesia, Erick Thohir Minta BUMN Tekan Emisi Karbon

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berupaya menekan emisi karbon Indonesia melalui perusahaan-perusahaan pelat merah. Pengurangan emisi karbon ini menjadi salah satu upaya Erick untuk menghijaukan Indonesia.

Seperti halnya di Holding Perkebunan Nusantara, yakni PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/PTPN. Perusahaan tersebut terus menekan penggunaan emisi karbon melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas dan Biomassa.

"Komitmen perusahaan dalam menekan emisi karbon diperlihatkan dengan implementasi dekarbonisasi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas dan Biomassa dengan total kapasitas sebesar 321 MW. Sekaligus dalam rangka pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)," terang Erick, Rabu (29/12)

Emisi karbon sendiri menjadi kontributor utama dalam perubahan iklim melalui pembentukan efek rumah kaca. Seperti diketahui, emisi gas yang berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global atau efek rumah kaca hingga mengakibatkan peningkatan suhu di bumi naik secara signifikan.

PTPN, melalui anak perusahaannya, PTPN V berupaya memaksimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan (green energy) sebagai bagian dalam mendukung program pemerintah menekan emisi karbon menuju Net Zero Emissions (NZE). Selain itu, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) sendiri bisa memberikan manfaat besar bagi perusahaan, mulai dari pengurangan emisi gas metana dan karbon, pengurangan konsumsi listrik berbasis fosil serta memaksimalkan pendapatan perusahaan.

Tak cukup disitu, dalam mencapai target NZE, Erick pun mencanangkan gerakan BUMN Hijaukan Indonesia dengan melakukan penanaman 111.000 pohon di seluruh Indonesia. Erick mengharapkan, penanaman pohon ini dapat menjadikan udara Indonesia lebih baik dan bersih sehingga dapat membantu pencapaian target emisi nol karbon di tahun 2060.

"Oleh karena itu, Kementerian BUMN sebagai pembantu presiden ingin mendorong percepatannya melalui 111 ribu pohon yang akan ditanam ke depannya," ujar Erick.

Langkah besar Erick memimpin kementeriannya ini juga selaras dengan tiga fokus utama yang akan dibahas Indonesia dalam KTT G20 2022 di Bali. Di mana Indonesia akan fokus untuk mengerjakan tiga hal, penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan.

Indonesia juga telah menandatangani Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim, dimana komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030.

"Seluruh BUMN mendukung transisi Indonesia menuju emisi nol bersih, karena hal ini akan memberi manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan," tandasnya.