Bank Umum dan Syariah Harus Penuhi Minimal Pembiayaan Inklusi 20 Persen

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mewajibkan bank umum, bank syariah, dan unit usaha syariah untuk memenuhi rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) minimal 20 persen dari total pembiayaan pada Juni 2022.

Ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang berlaku efektif pada 31 Agustus 2021.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, PBI ini diterbitkan sebagai salah satu upaya Bank Indonesia meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional.

"Kebijakan ini memberikan opsi yang lebih luas bagi Perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM, perorangan berpenghasilan rendah (PBR) dan pembiayaan yang bersifat inklusif lainnya," ungkap dia dalam pernyataannya, Jumat (3/9).

Adapun substansi pengaturan dalam PBI ini antara lain meliputi:

1. Penjelasan mengenai RPIM oleh Bank beserta cakupannya.2. Kewajiban pemenuhan RPIM yang dilakukan secara bertahap yaitu paling sedikit sebesar 20 persen pada 2022, 25 persen pada 2023, dan 30 persen pada 2024.3. Tata cara perhitungan RPIM.4. Pelaporan, publikasi, pengawasan,evaluasi dan bantuan teknis5. Penghargaan dan sanksi

Dengan berlakunya PBI ini, maka PBI Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.