Bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia pada tahun 1945-1949?

Merdeka.com - Pernahkah kamu mendengar kata demokrasi? Ya, demokrasi adalah pemerintahan yang semuanya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejak dulu, demokrasi sudah menjadi satu paket dengan pemerintahan Indonesia. Sekarang, yuk kita simak penjelasan tentang pelaksanaan demokrasi di tahun 1945 hingga 1949.

Ingatkah kamu tentang sidang BPUPKI tentang perumusan dasar negara? Muhammad Yamin, Ir. Soekarno. Soepomo ikut menyatakan pendapat mereka tentang dasar negara kita.

Kenapa mereka bisa begitu yakin terhadap pendapat mereka? Latar belakang pendidikan merekalah yang membuat mereka yakin untuk mengutarakan pendapat mereka. Mereka percaya bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang cuma terbatas di komitmen, tapi juga menjadi sesuatu yang perlu diwujudkan. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan di tahun 1945 hingga 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas di berfungsinya media massa yang mendukung revolusi kemerdekaan.

Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang kurang memungkinkan. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama dengan tenaga rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga.

Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Namun, fungsi partai politik yang paling utama adalah ikut memenangkan revolusi kemerdekaan dengan cara menanamkan kesadaran untuk bernegara dan menumbuhkan semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak memungkinkan itu, Pemilihan Umum belum bisa dilakukan meskipun pemilu telah menjadi agenda umum politik Indonesia.

Jadi, walaupun Pemilu pada saat itu belum dilakukan, demokrasi terhadap keterbukaan rakyat menyatakan pendapatnya sudah terbuka dan bisa digunakan. Nah, ternyata bab demokrasi ini menarik juga kan? Yuk belajar bagaimana keadaan demokrasi di era 1945 hingga 1949. (mdk/iwe)