Khawatir Regulasi Mobil Listrik Berubah, Hyundai Minta Dua Hal Ini ke Presiden Jokowi

Hyundai Minta Dua Hal Ini kepada Pemerintah Indonesia

Hyundai membangun pabrik di Indonesia sebagai pusat produksi untuk pasar ASEAN termasuk model mobil listrik.

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) merupakan pemain utama di segmen mobil listrik (EV) di Tanah Air. Bahkan merek otomotif asal Korea ini menjadi perintis dengan merakit mobil listrik Ioniq 5 di pabrik Cikarang, Jawa Barat.

Data Gaikindo, total pejualan mobil listrik di Indonesia Januari-Oktober 2023 mencapai 11.896 unit.
Dari jumlah itu, Hyundai Ioniq 5 menjadi EV yang terlaris dengan penjualan 5.827 unit. Meski harganya tidaklah murah mulai Rp 766 juta. 

Sejak Agustus lalu Hyundai menambah satu model EV lafi di Indonesia: Ioniq 6.

Dapat dikatakan Hyundai saat ini merajai segmen mobil listrik di Indonesia

Data Gaikindo per Oktober 2023.

Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motor Indonesia, menjelaskan Hyundai perlu memasarkan model EV yang lebih terjangkau. Karena saat ini harga Ioniq 5 dan 6 mahal: antara Rp 700 jutaan dan Rp 1 miliar lebih.

Misalnya EV di segmen MPV berkapasitas 7 penumpang, segmen mobil yang laris di Indonesia. 

Minta 2 Hal ke Pemerintah

Dalam konteks pengembangan pasar EV di Indonesia, Fransiscus meminta dua hal kepada pemerintah Indonesia, saat acara diskusi oleh media Tempo, baru-baru ini:

1. Pemerintah konsisten membedakan antara EV yang diimpor utuh (CBU) dan EV dirakit di Indonesia (CKD). Sebab model EV CKD mengundang investasi masuk, seperti Hyundai bangun pabrik di Indonesia. 
Memang kami mendapat insentif seperti tax holiday, tapi kalau penjualan unitnya tidak didukung pemerintah, percuma. 
"Kami harap EV CKD/lokalisasi dapat apresiasi, pajak penjualannya dikurangi seperti sekarang PPN hanya 1 persen. EV CBU jangan disamakan CKD," ujar Fransiscus.

Apalagi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) diminta naik oleh pemerintah Indonesia bagi EV CKD.

"Kami diwajibkan EV CKD punya komponen lokal meningkat menjadi 60 persen pada 2026," jelasnya.

2. Pemerintah konsisten mendukung pengembangan EV dan percepatannya di Indonesia. Caranya mempertahankan pajak emisi antara mobil zero carbon  dan reduction carbon. 

Menurut informasi yang dihimpun merdeka.com, pemerintah ada wacana untuk mengubah kebijakan pajak emisi antara mobil listrik berbasis baterai dan mobil hybrid. 

"Intinya yang sudah melakukan investasi (di dalam negeri) mendapat privilege."

Fransiscus Soerjopranoto, COO PT Hyundai Motor Indonesia.

Hyundai investasi US$ 1,5 miliar di Indonesia, bangun pabrik berkapasitas 150.000 unit per tahun.

Rencana Pemerintah RI

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Kartasasmita menegaskan insentif pajak impor EV secara CBU merupakan strategi peningkatan kapasitas produksi industri EV. Sebab calon investor dapat menjajal pasar domestik lebih dahulu. Namun, insentif ini hanya diberikan pada calon investor yang telah menyerahkan rencana investasinya ke pemerintah.

Rencananya: penurunan beamasuk EV CBU dari 50% menjadi 0%, serta peniadaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPmBM) EV CBU sebesar 125%. Kuota impor EV CBU bisa ditambah seiring realisasi investasi di dalam negeri. Namun, jika investor mencabut rencananya, setelah melihat produknya gagal di masa insentif, bakal dapat sanksi.