:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/avatars/3163886/original/AItbvmkulfCBvoBG3fPd9Gk39fFEl92y9fJ0AoAvuBlf=s96-c.png)
Rumah aspirasi anggota DPR Masinton Pasaribu didirikan untuk menampung segala aspirasi dari warga, khususnya di daerah pemilihan DKI Jakarta II. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh para pengurus rumah aspirasi Masinton. Sayangnya, banyak warga yang belum tahu keberadaan rumah aspirasi itu dan fungsinya.
Koordinator Rumah Aspirasi Masinton, Erik P Hapedrik mengatakan, berbagai kegiatan dibuat oleh pengurus di antaranya sosialisasi program-program pemerintahan seperti sosialisasi empat pilar, sosialisasi Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Kata Erik, kegiatan tidak hanya berasal dari pengurus rumah aspirasi melainkan datang juga dari aspirasi masyarakat. Aspirasi itu semua ditampung, tapi pihaknya melihat apakah ada kepentingan orang banyak dari kegiatan yang disampaikan itu. Ketika usul yang disampaikan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, makan pengurus rumah aspirasi berupaya mewujudkannya.
"Kegiatannya kalau aspirasi kan macam-macam, ada misalnya fogging nah dalam waktu dekat ini kami mau melakukan fogging di Pondok Pinang," ujar Erik berbincang dengan merdeka.com, Jumat (3/2).
Dia menyatakan, warga tidak mesti datang ke rumah aspirasi untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut Erik, ada banyak cara yang bisa dilakukan warga untuk menyampaikan aspirasinya kepada Masinton. Seperti melalui telepon, media sosial, e-mail dan pesan singkat. Media tersebut memiliki penanggung jawab masing-masing yang nantinya dilaporkan kepada fasilitator.
Fasilitator ini yang menguasai wilayah-wilayah di dapilnya Masinton. Tugas fasilitator memverifikasi benar dan tidaknya aduan yang disampaikan.
Erik menyatakan, kebanyakan warga menyampaikan aspirasi sesuatu yang berhubungan dengan uang. Mereka menilai anggota DPR merupakan gudang uang sehingga yang disampaikan persoalan keuangan. Contohnya, beberapa orang datang mengadu kesulitan membayar biaya sekolah anak. Ini menjadi ukuran di mana pandangan politik warga masih relatif rendah.
Meski begitu, pengurus rumah aspirasi tidak menolak atau tidak pula mengakomodir. Mereka lebih menyarankan untuk mengurus KJP. Tapi jika masalahnya bukan warga Jakarta, pengurus memberi saran untuk mengurus KTP.
"Kalau perlu diantar kalau jangkauannya waktunya tidak terlalu lama," kata dia.
Dia juga tidak spesifik menyebut berapa banyak dana yang dikeluarkan setiap bulan untuk kegiatan rumah aspirasi. Hanya saja kalau kegiatan itu berbarengan dengan masa reses bisa mencapai ratusan juta. Sebab ada anggaran untuk reses dari DPR RI.
Akan tetapi jika di luar masa reses, anggaran kegiatan dari dana pribadi Masinton.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengungkapkan hingga saat ini anggaran untuk rumah aspirasi anggota dewan masih belum disetujui oleh menteri keuangan.
"Belum (disetujui). Kalau dewannya setuju tapi dari menteri keuangan belum," ucap Agung.
Menurutnya, saat dalam pembahasan setiap anggota dewan bakal diberikan Rp 150 juta per tahun untuk rumah aspirasi. Tapi sayang hal ini belum terealisasi hingga kini.
