Muhammad Kusrin bin Amri akhirnya dapat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ihwal pertemuannya dengan Presiden Jokowi memang bermula dari televisi rakitannya dimusnahkan Kejaksaan Negeri Karanganyar, Jawa Tengah. Kabar itu pun didengar Jokowi. Dia kemudian memanggil Kusrin ke Istana untuk sedikit menjelaskan produk televisi rakitan dia buat. Pertemuan itu pun mendapatkan hasil. Melalui Menteri Perindustrian Saleh Husin, Kusrin akhirnya mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia untuk televisi rakitannya bermerek Maxreen. Kusrin memang mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan atas terobosan yang dia buat. Presiden Jokowi pun mengapresiasi televisi rakitan Kusrin. "Jadi selain fungsi UKM ada fungsi yang lebih penting lagi," ujar Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi dalam keterangan pers beberapa waktu lalu. Selain memberikan apresiasi, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan tambahan modal.
Mendapatkan dukungan dan modal dari pemerintah, Kusrin pun langsung tancap gas. Dia juga berencana mengembangkan usahanya dengan membuka cabang pemasaran di Jawa Timur, Jawa Barat dan Yogyakarta. Bahkan Kusrin juga berencana merakit televisi LED. "Rencananya akan membuka cabang pemasaran," ujar Kusrin. Namun langkah pemerintah memberikan apresiasi kepada Kusrin justru mendapat tanggapan dari salah seorang pengusaha. Menurut seorang pengusaha elektronik tidak mau dikutip namanya mengatakan jika pemberian SNI kepada Kusrin justru bisa berdampak buruk Presiden Jokowi. Karena dengan pemberian sertifikat itu, barang-barang produksi Cina yang ditolak masuk ke Indonesia karena tidak ramah lingkungan juga akan mendesak pemerintah mengizinkan mereka masuk. Apalagi mereka mengklaim jika barang asal Cina itu lebih baik dari televisi dibuat oleh Kusrin. "Kalau bener begitu televisi Cina bakal menuntut untuk barang Kualitas 4 dan Kualitas 5 untuk diberikan SNI padahal produknya dianggap lebih baik dari yang dibuat Kusrin," ujar seorang pengusaha. Dia pun mengatakan jika televisi rakitan itu mengandung mercuri tinggi dan tidak ramah lingkungan. "Teknologi itu sudah ditinggalkan oleh Cina,". ujar dia. Pengusaha itu pun menyayangkan sikap pemerintah seolah pilih kasih. Apalagi dengan pemberian SNI itu makin memperlihatkan arah industri tidak jelas bagi Indonesia. "Inikan televisi rekondisi, seharusnya enggak bisa dapat SNI. Masak televisi bekas terus diubah terus dapat SNI. Yang jadi masalah nanti presiden. karena presiden memberikan itu, sebenarnya bukan presiden yang salah tetapi orang-orang sekitarnya yang kasih masukan, itukan menunjukkan arah industri yang tidak jelas," katanya. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan menilai, pemberian sertifikat sudah sesuai dengan mekanisme. Dia pun menganggap jika adanya ke khawatiran dari pengusaha merupakan bagian kecemburuan perusahaan besar."Kusrin ini sudah memenuhi syarat ya harus dapat (SNI). Sebetulnya memang ada komponen dia gak baru, tetapi kan komponen masih di rekondisi," ujar Suryawirawan beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan, seharusnya perusahaan besar tidak perlu terlalu khawatir akan kehadiran televisi buatan Kusrin. Apalagi televisi rakitan milik kusrin memiliki pasar yang berbeda. "Gak usah minder. Segmen pasarnya beda bukan produk branded," katanya. Sementara itu, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf sependapat dengan pengusaha elektronik itu. Menurut dia, pemberian SNI itu justru akan menjadi bumerang untuk pemerintah. Dia ppun menjelaskan jika tidak menutup kemungkinan perselisihan antara produsen barang elektronik dengan pemerintah dapat terjadi."Ini dibilang SNI saya lebih bagus dari itu kok dilarang masuk itu memang bisa jadi problem dan itu berpotensi mematikan industri elektronik kita dalam negeri," ujar Syarkawi. Dia pun mengatakan jika Pemerintah seharusnya lebih selektif dalam memberikan tanda SNI. "Harus ada program pembinaan industri termasuk home industri tadi, jangan SNI malah dibawa turun. Sekarangkan barang ilegal di Indonesia kan banyak sekali, dan itu tidak bisa dipungkiri," katanya.