Bak cendawan sebab lemah pengawasan

Fenomena banyaknya muncul lembaga survei menjelang pemilihan umum dianggap membawa dampak buruk terhadap perkembangan demokrasi. Ini lantaran lemahnya pengawasan, sehingga banyak lembaga survei abal-abal justru membuat kebohongan.Ade Armando mengakui sistem pengawasan atas praktik survei sangatlah lemah. Padahal seharusnya itu menjadi urusan asosiasi lembaga survei. "Asosiasi itulah yang kemudian mendisiplinkan anggotanya untuk menjalankan metode secara baik," katanya. "Karena mengharapkan campur tangan negara hampir tidak mungkin." Dia mengakui sebenarnya Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dapat menjalankan mekanisme pengawasan itu. Sebab institusi ini sudah membuat ketentuan mengikat lembaga survei. Namun dia pun sangsi KPU dapat menjalankan tugas itu. "Saya curiga KPU tidak mempunyai kemampuan menilai kualitas metodologi masing-masing lembaga," ujarnya.Peneliti pada Perkumpulan Masyarakat untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi membenarkan hal itu. Menurut dia, tidak mungkin mengandalkan KPU untuk mengawasi seluruh lembaga jajak pendapat. Dia menyatakan pengawasan akan jauh lebih efektif jika dijalankan oleh asosiasi lembaga survei.Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengakui pihaknya memiliki wewenang untuk mengawasi namun sangat terbatas. Dia menjelaskan KPU hanya mengatur lembaga survei terdaftar. "Kalau mereka tidak mendaftar kemudian memberitakan, nggak bisa kita atur. Kita tidak bisa memaksa semua lembaga survei mendaftar ke kami," tuturnya.Hal senada diungkapkan oleh Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk. Dia menyatakan Persepi berwenang menjatuhkan sanksi bagi anggota melanggar. Sayangnya, sebagian besar lembaga survei melanggar tidak mendaftarkan diri sebagai anggota Persepi. "Harus ditindak gimana? Kalau bukan anggota kan nggak bisa ditindak."