hadar nafis gumay

Pakar hukum tata negara dan kepemiluan menyoroti efisiensi metode omnibus dalam Revisi UU Pemilu, meski dihadapkan pada tantangan perubahan regulasi setiap lima tahun sekali.

Bawaslu perlu menyelidiki isu pemberian mahar politik oleh bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS. Tidak perlu menunggu ada orang yang melaporkan.

"Mari kita lihat presiden. Presiden mengatakan, urusan terakhir finalnya itu adalah KPU. Kita harus dengarkan. Tapi buat saya bingung, Presiden punya posisi A tapi membiarkan menterinya posisi B," ujar Hadar di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/7/2018).

Hadar berharap, dengan adanya pengumuman Daftar Pemilih Tetap yang telah tertempel di papan tersebut, masyarakat dapat memanfaatkannya sebaik mungkin.

KPU ingatkan warga pastikan namanya masuk DPT di situs resmi KPU. "Memang semua orang tidak selalu dengan mudah datang ke kelurahan, karena mungkin rumahnya agak jauh, atau tidak ada waktu. Kami sudah menyediakan di dalam website di KPU kita, yaitu DPT yang telah di publikasikan," kata Plt Ketua KPU, Hadar.

Hadar akan menjadi Plt Ketua KPU hingga diputuskan Ketua KPU definitif.

Ahok menilai, ada upaya menjegal calon perseorangan dalam pilkada termasuk dirinya.

"Itu tidak sebanding. Jadi partai politik itu adalah organisasi yang di bangun sejak awal," kata Hadar.

KPU menginginkan ada penurunan syarat bagi calon independen sejumlah 3,6 persen.

Kami punya catatan siapa-siapa yang memasuki (pendaftaran) tidak sesuai dengan tenggat waktu," ucap Hadar.

"Apa yang terjadi di Halmahera Selatan itu bukanlah intervensi," ujar Hadar.

Besok, sebanyak 269 daerah akan menggelar pilkada serentak.

Penetapan kembali Ismet-Ishak sebagai peserta pilkada serentak diyakini tidak akan mengganggu pengadaan logistik

Direksi perusahaan BUMN selalu kompak menjawab bahwa pemilihan komisaris wewenang pemegang saham.

Namun, KPU berjanji verifikasi itu bakal dikebut hari ini agar hasilnya dapat langsung diumumkan.

Baru Pacitan yang mendaftarkan diri di waktu perpanjangan.

Tujuh daerah terpaksa memulai tahapan kampanye dua hari lebih lama dari jadwal yang telah ditetapkan.

"Sebagai penyelenggara sebetulnya tidak boleh bilang rugi gitu," kata Hadar.

KPU menerapkan syarat yang cukup sulit untuk calon independen maju di pilkada.

Kepastian Surabaya tidak mengikuti Pilkada serentak ini membuat total ada 7 daerah yang bakal melakukan penundaan.