Hari-Hari Berat Penyelenggara Pemilu

Senin, 15 April 2019 09:00 Reporter : Angga Yudha Pratomo
Hari-Hari Berat Penyelenggara Pemilu Gedung KPU. Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Puncak pesta demokrasi tangga 17 April 2019, tinggal menghitung hari. Masyarakat dan para peserta Pemilu sedang memasuki masa tenang. Tetapi, tidak bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka masih terus berbenah. Merampungkan berbagai persiapan agar masyarakat Indonesia bisa menentukan pilihan pemimpin baru di masa depan.

Satu per satu persiapan pemungutan dan penghitungan suara telah dirampungkan. Berbagai kebutuhan logistik, anggaran, petugas penyelenggara di tingkat TPS sudah terbentuk. Berbagai kendala sudah mulai terurai. KPU memastikan semua surat suara terdistribusi. Bahkan berjanji surat suara sudah sampai tempat pemungutan suara (TPS) sehari sebelumnya.

Sebelum sampai di sini, ragam masalah sudah pernah dilalui KPU. Salah satunya kisruh 31 juta daftar pemilih tetap (DPT). Itu terjadi pada bulan November tahun lalu. Masalah itu muncul lantaran adanya perbedaan angka dengan Kementerian Dalam Negeri. Angka itu mendapat protes kubu Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga. Justru kini KPU menyebut itu merupakan fitnah.

"Setelah isu DPT ganda, kami difitnah ada 31 juta DPT siluman," kata Komisioner KPU, Viryan Azis pekan lalu.

Tidak berhenti di situ. Masih dalam kurun waktu sama, KPU kembali dituding memasukkan 14 juta pemilih gangguan jiwa dalam DPT. Awal tahun 2019, KPU kembali diserang isu surat suara tercoblos sebanyak 7 kontainer. Dalam setiap kontainer terdapat 10 juta suara. Belakangan terbukti itu hoaks. Artinya ada 70 juta surat suara sudah tercoblos untuk memenangkan salah satu kandidat Pilpres.

Viryan menyebut kasus ini sangat janggal. Sebab, kabar 7 kontainer berisi surat suara tercoblos bertepatan dengan jadwal KPU mengunjungi pabrik pencetak surat suara. Di tanggal 2 Januari, para komisioner dijadwalkan untuk mendatangi semua pabrik pencetak uang untuk meresmikan pencetakan surat suara.

Menjelang debat perdana capres-cawapres KPU kembali difitnah. Kali ini terkait bocornya pertanyaan panelis untuk debat. Sebelum isu ini berkembang lebih jauh, KPU melakukan antisipasi. Mengambil kebijakan memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada tiap pasang kandidat.

"Sejak awal kami memang memprediksi akan ada serangan ini. Makanya kami ambil sikap untuk memberikan kisi-kisi kepada kandidat," kata Viryan.

Kini, menjelang hari pencoblosan, KPU kembali dikabarkan memiliki server di Singapura. Server itu telah diatur untuk memenangkan salah satu kandidat Pilpres, yaitu pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Kabar ini langsung dibantah KPU. Sebab, KPU tidak pernah punya server di luar negeri. Semua server KPU berlokasi di Jakarta. Begitu juga dengan IT KPU yang diatur untuk memenangkan petahana.

Viryan menjelaskan penghitungan suara dalam Pemilu dilakukan secara manual, terbuka berjenjang dan partisipatif. Artinya, mustahil adanya pengaturan jumlah suara dilakukan oleh KPU lewat teknologi. "KPU melaporkan hal-hal yang berupa hoaks tersebut yang Mengancam kredibilitas pemilu," kata Viryan.

Misalnya penyebar isu surat suara tercoblos sebanyak 7 kontainer. Laporan KPU sudah diusut oleh pihak kepolisian. Saat ini kasus tersebut telah berproses di meja hijau dengan terdakwa Bagus Bawana Putra. Bagus didakwa telah melanggar pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Pidana Umum junto Pasal 42 ayat 2 Junto Pasal 28 UU ITE.

Viryan mengakui, upaya delegitimasi begitu terasa. Pihaknya sudah berupaya menyampaikan ke publik secara terbuka dan transparan. Bahkan beberapa survei terakhir menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada KPU semakin tinggi. Itu menunjukkan bahwa dugaan hoaks pemilu yang mengalir ke KPU bisa dibantah dan dan dibuktikan. Sehingga publik makin percaya bahwa itu tidak benar.

Dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu mencapai 80 persen. Hanya 11-12 persen publik yang tidak yakin dengan kemampuan KPU dan Bawaslu. Ketidakpercayaan ini didominasi pendukung pasangan Prabowo-Sandi.

"Yang bikin hoaks memang maunya begitu, tapi faktanya masyarakat makin percaya kepada KPU," ujar Viryan.

KPU gelar simulasi pemungutan suara ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Viryan menambahkan, KPU akan menindak tegas penyelenggara Pemilu tidak bersikap netral. Bila didapat laporan adanya petugas memihak, mereka akan langsung berikan sanksi. Termasuk pemecatan sekalipun baru diketahui sehari sebelum hari pencoblosan.

Walau optimis dipercaya, kasus tercoblosnya surat suara Pemilu Indonesia di Selangor, Malaysia, masih belum ada kepastian. KPU hanya menyebut itu sebagai sampah dan pencoblosan tetap dilakukan. Padahal Bawaslu menyebut bahwa itu merupakan surat suara sah.

Dalam surat tercoblos pasangan nomor 01, Jokowi-Ma'ruf. Sekaligus nama caleg dari Partai NasDem. Komisioner KPU Ilham Saputra menegaskan, tidak akan menghitung suara yang berasal dari surat suara yang telah tercoblos itu. Mereka belum menentukan keputusan atas dugaan tersebut.

"Ya kami mengambil sikap dengan melanjutkan terus pemungutan suara dan tidak menghitung yang ditemukan itu, jadi dianggap tidak sah, dianggap sampah," kata Saputra.

Sebelum adanya temuan tadi, Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II dari Partai Gerindra, Basri Kinas Mappaseng, melaporkan dugaan jual beli suara Pemilu 2019 ke Bawaslu pada 5 April lalu. Dia menyebut ada beragam harga ditawarkan. Itu tergantung dari jumlah suara akan diterima.

Bukan hanya Basri, Caleg petahana PDIP dari Dapil DKI II, meliputi wilayah luar negeri, Masinton Pasaribu, juga mengungkap hal serupa. Kondisi ini menjadi perhatian penting Bawaslu. Bahkan segera melakukan investigasi.

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengatakan, investigasi itu dilakukan lantaran laporan diterima belum terlalu meyakinkan. Masih Ada beberapa informasi dan temuan yang ditindaklanjut. Di antaranya laporan dari pengawasan.

"Makanya insyaallah ini adalah investigasi karena informasi awalnya belum terlalu meyakinkan sehingga kami dalami dari sisi investigasi," tegas Afif.

Mustahil KPU Diatur

Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi meyakini, potensi kecurangan relatif kecil di tingkat nasional. Sebab, semua mata tengah berpusat kepada KPU. Sehingga masih aman dari sekian banyak analisis kecurangan dan bisa dikontrol oleh tim pemenangan pilpres maupun pileg.

"Semua orang tertuju pada KPU dan mereka pasti melihat dengan jeli baik itu tim pemenangan untuk pilpres maupun pileg," kata Veri.

Menyoal IT KPU dibajak untuk memenangkan salah satu kandidat, Veri memastikan hal tersebut adalah hoaks. Sebab, rekapitulasi suara dalam pemilu dilakukan secara manual dan berjenjang. Mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Waktu yang diperlukan untuk rekapitulasi tidak sebentar. Dilakukan selama 40 hari.

Kecurigaan akan adanya manipulasi data di KPU terindikasi adanya Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Situng merupakan aplikasi scan form C1 dari TPS untuk mendata hasil pemilu sementara. Sistem yang dikembangkan ini bertujuan untuk mengetahui hasil perolehan suara lebih cepat.

Simulasi pencoblosan Pemilu 2019 ©Liputan6.com/Johan Tallo

Sistem ini berangkat dari hasil keinginan KPU agar publik bisa mengetahui dengan cepat hasil pemilunya. Mengingat proses manual berlangsung lama dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

"Hasil dari Situng dirasa lebih cepat meski bukan hasil resmi," kata Veri.

Sistem ini juga baik sebagai upaya kontrol saat rekapitulasi berjenjang. Perubahan angka yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja bisa saja terjadi di tahapan rekapitulasi berjenjang. Maka, sistem ini sangat diperlukan untuk melakukan kontrol. Baik oleh warga, tim pemenangan atau penyelenggara Pemilu.

Veri menyebut ini sebagai upaya KPU untuk untuk membuka ruang gelap terhadap hasil pemilu. Sehingga jika ada perubahan atau perbedaan hasil di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi bahkan nasional bisa dilihat.

Ini sangat penting bagi para caleg di tiap wilayah. Sebab, dalam pemilu yang proporsional, tetapi saksi pileg dibuat secara perorangan. Maka persaingan antar caleg dalam satu partai sangat mungkin terjadi. Di sisi lain, tidak semua caleg memiliki kemampuan untuk membayar saksi di tiap TPS.

"Padahal pemilunya proporsional yang memungkinkan orang bertarung antar caleg sehingga tidak semua caleg bisa akses C1," kata Veri.

Meski begitu formulir C1 belum bisa dijadikan alat bukti yang kuat untuk menyelesaikan sengketa. Baru bisa digunakan bila bukti otentik yang lain sudah tidak mungkin untuk digunakan.

Untuk itu, rekayasa manipulasi data untuk memenangkan calon mustahil terjadi karena rekapitulasi dan pemilu belum berjalan. Sebaliknya, jika memang sistem ini diragukan kinerjanya, pihak tersebut harus mengajukan audit. Audit yang dilakukan oleh tim IT di luar KPU alias menyiapkan tim sendiri.

Audit yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem ini cukup transparan, potensi manipulasi dan yang lainnya. Tentunya proses audit tidak boleh mengganggu jadwal yang telah ditetapkan KPU. Apalagi harus mengulur waktu pemilihan.

"Kalau di setting itu pasti hoaks dan tidak benar. Kalau ragu, silakan di audit tanpa mengganggu proses yang sedang berlangsung," kata Veri menerangkan. [ang]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini