Merdeka.com - Pajak merupakan sumber utama pendapatan suatu negara. Maka dari itu, apabila banyak penduduk suatu negara yang tidak membayar pajak, maka pendapatan yang diperoleh suatu negara tidak akan maksimal.

Sebagai wujud kepedulian alumni SMA 1 Teladan terhadap pentingnya membayar pajak, Keluarga Alumni Teladan Yogyakarta (KATY) berencana menggelar acara diskusi Teladan-Talk (T-Talk) tentang perpajakan dan mengangkat tema “Pemanfaatan Data Perpajakan dalam Mewujudkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak” pada Sabtu (5/11) di Prime Plaza Hotel Yogyakarta.

Acara diskusi ini menjadi salah satu dalam rangkaian acara Lustrum XIII SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta.

Narasumber yang Diundang

©Merdeka.com

Dalam acara itu, pihak penyelenggara acara mengundang beberapa narasumber di antaranya Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X yang juga merupakan Ketua Umum Keluarga Alumni Teladan Yogyakarta (KATY). Selain itu, ada pula Plt Kepala Kanwil DJP DIY Slamet Sutantyo, Guru Besar Tetap Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Prof Gunadi, dan Konsultan Pajak DBW Tax Consulting Didik Budi Waluyo.

Dilansir dari rilisnya, pihak pengelola menilai acara itu begitu penting diselenggarakan karena penerimaan pajak dalam pendapatan negara dari tahun ke tahun semakin besar.

Target penerimaan pajak pemerintah dalam APBN 2023 sendiri meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.256,0 triliun atau 68,03 persen dari rencana pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.846,1 triliun menjadi Rp1.718,03 triliun atau 69,75 persen dari rencana pendapatan dalam negeri sebesar Rp2.463,02 triliun.

Pentingnya Dukungan Para Wajib Pajak

©Merdeka.com

Meskipun pencapaian target penerimaan pajak adalah tugas pemerintah, para alumni SMA Negeri 1 Yogyakarta yang tergabung dalam KATY menyadari bahwa untuk mencapai target itu perlu dukungan sinergis dari para wajib pajak.

Selain itu, para alumni yang juga para wajib pajak ingin mendukung kebijakan tersebut, terutama untuk mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Diskusi dalam acara tersebut diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi kebijakan tentang data perpajakan, khususnya pemanfaatannya dalam fungsi pengawasan dan pemeriksaan, sekaligus mendapatkan masukan dari para akademisi, praktisi, dan wajib pajak sebagai bahan evaluasi pemerintah.

Selain itu, diskusi ini nantinya bisa menjadi sarana masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pembuat kebijakan serta menyampaikan permasalahan serta solusi atas kebijakan DJP dan pelaksanaannya.