Pemkab Kudus Berencana Turunkan Angka Stunting Jadi Nol, Begini Strateginya
Pemerintah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah menargetkan angka kasus stunting di wilayahnya turun menjadi nol pada 2024.
Pemerintah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah menargetkan angka kasus stunting di wilayahnya turun menjadi nol pada 2024.
Pemerintah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah menargetkan angka kasus stunting di wilayahnya turun menjadi nol pada 2024. “Kami akan berupaya agar target zero (nol) kasus stunting di Kudus pada tahun 2024 bisa terwujud. Untuk itu kami juga membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak,” kata Bupati Kudus, Hartopo, dikutip dari ANTARA pada Selasa (27/6). Hartopo meminta pada semua organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya menandatangani komitmen bersama untuk memberantas stunting. Tetapi benar-benar menjalankan aksi pencegahan dan penanggulangan stunting sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut selengkapnya:
Hartopo menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi mengenai pemenuhan kebutuhan gizi dan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Apalagi stunting disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. “Karena kedua orang tua sibuk bekerja, anak akhirnya hanya dititipkan di tempat penitipan anak atau diserahkan kepada neneknya sehingga perhatian terhadap kebutuhan gizi anak juga kurang. Akhirnya muncul kasus tengkes atau stunting,” kata Hartopo.
Hartopo mengatakan bahwa tim pendamping keluarga yang sudah dibentuk perlu mengoptimalkan kinerja dalam memantau kondisi anak-anak yang terindikasi mengalami stunting. Selain itu tim juga dinilai perlu dalam melakukan intervensi gizi yang diperlukan seperti membagikan makanan bergizi.
Mengenai data kasus stunting, Hartopo menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka kasus stunting di Kabupaten Kudus sebesar 19 persen. Sedangkan aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) tahun 2022, balita yang mengalami stunting di Kudus hanya sebanyak 2.917 balita atau hanya 5,85 persen dari seluruh balita. Dalam upaya menurunkan kasus stunting menjadi nol pada tahun 2024, pemerintah setempat mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan stunting. Selain itu, 40 persen dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2023 dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kudus.
Adapun bantuan paket berupa Jaminan 1.000 hari Pertama Kehidupan (Jambu Hidup).
Baca SelengkapnyaPemegang Kartu Peduli PKK otomatis sudah integrasi kepesertaan jaminan kesehatannya di BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaDari 26 persen menjadi 19 persen. Namun, angka itu masih jauh dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni 14 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus mendorong peran strategis Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilitas pasokan.
Baca SelengkapnyaBahtiar Baharuddin mengapresiasi kerja keras Bulog dalam mewujudkan inovasi pengolahan beras biasa menjadi beras berkualitas.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengklaim dapat menguasai setidaknya 50 persen suara provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini.
Baca SelengkapnyaFasilitasi kemitraan bertujuan untuk memperkuat peran strategis IKM dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial.
Baca SelengkapnyaHal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antar Forkopimda.
Baca SelengkapnyaAlat ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia menjadi 14 persen.
Baca Selengkapnya