Tim sinkronisasi bantah akan kurangi petugas PPSU di Jakarta
Merdeka.com - Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Gamal Sinurat sempat mengatakan bahwa akan ada kemungkinan perampingan jumlah Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) ketika Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat. Pengurangan itu dilakukan karena adanya program pengolahan sampah.
"Pengelolaan sampah ada, jadi filosofinya yang sebetulnya ditajamin. Jadi PPSU itu ke depannya enggak perlu sebanyak ini karena masyarakat mengelola sendiri," kata Gamal, di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).
Gamal memaparkan, jika masyarakat sudah bisa mengolah sampah, maka tidak perlu menggunakan jasa PPSU yang terlalu banyak.
"Belum ada, ini justru nanti kita lihat. Yang penting sekarang Dinas Lingkungan Hidup memberikan penguatan terhadap regulasi yang ada, regulasi untuk pengelolaan sampah lingkungan. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, kan enggak perlu banyak PPSU," ungkapnya.
Namun di kesempatan yang sama, anggota tim sinkronisasi, Marco Kusumawijaya membantah adanya rencana pengurangan jumlah PPSU di Jakarta. Dia menjelaskan, bahwa dengan adanya program pengolahan sampah bukan untuk mengurangi jumlah PPSU.
"Enggak ada usulan itu. Kami menekankan pengurangan sampah pada tingkat rumah tangga. PPSU kan enggak sampah urus rumah tangga tapi sampah ruang publik. Jadi kalau kita bilang mengurangi sampah apakah akan mengurangi PPSU ya belum tentu. Kita belum tahu sampai sejauh apa," ucap Marco, di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAnies Sulit Terobos 'Kandang Banteng'?
Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, ada dua hal yang membuat AMIN tidak melakukan kampanye di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi ke Menteri: Bansos Harus Diteruskan
Jokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaPSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?
PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya