Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Temuan e-KTP dari Kamboja bukan buat Pilgub DKI, tapi kejahatan ini

Temuan e-KTP dari Kamboja bukan buat Pilgub DKI, tapi kejahatan ini KTP ganda. ©istimewa

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Agung Widyantoro mengaku mendapatkan informasi dari bea cukai Bandara Soekarno-Hatta bahwa 36 buah e-KTP dari Kamboja tidak digunakan untuk Pilkada serentak 2017. Menurut informasi, 36 KTP itu digunakan untuk kepentingan tindak pidana ekonomi.

Indikasinya, karena dalam paket kiriman itu tidak hanya berisi e-KTP tetapi juga 32 buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan satu buah tabungan BCA berisi Rp 500.000 dan satu kartu ATM yang berasal dari Kamboja.

"Katanya pak kami bisa mempertanggungjawabkan. Kami belum selesai, dugaan sementara ada motif tindak pidana ekonomi," kata Agung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2).

Agung menyebut, pihaknya sempat mendapat penolakan untuk mendapat keterangan soal dugaan impor e-KTP palsu dari Kamboja. Pihak bea cukai bandara mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan keterangan. Padahal, komisi II telah membawa surat resmi untuk meminta keterangan itu.

"Cukup alot dengan pihak bea cuka bandara saat itu mengatakan tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan keterangan," terangnya.

Pihak bea cukai bandara meminta komisi II untuk menanyakan keterangan ke kantor bea cukai pusat di Rawamangun, Jakarta Timur. Di kantor bea cukai pusat, Komisi II kembali menerima penolakan oleh Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi.

Pihaknya menegaskan tengah menjalankan tugas pengawasan untuk mengantisipasi penggunaan KTP palsu di Pilkada 15 Februari mendatang. Mendengar alasan para anggota Komisi II, akhirnya pihak bea cukai memberikan keterangan soal dugaan masuknya KTP palsu itu.

"Alhamdulillah sampai di kantor pusat kami diterima dengan baik oleh dirjen bea cukai, Pak Heru. Kami sampaikan maksudnya. Semula Pak Heru keberatan untuk memberikan informasi, keterangan maupun memperlihatkan bukti-bukti," terangnya.

"Saya jelaskan kehadiran kami dalam konteks pengawasan jadi tidak ada alasan untuk menolak memberikan keterangan. Apalagi publik perlu tahu kejelasan informasi ini," sambung Agung.

Pihak bea cukai membenarkan jika ada kiriman e-KTP palsu. Akan tetapi, Dirjen bea cukai membantah apabila e-KTP palsu itu jumlahnya ratusan ribu seperti informasi yang beredar di media sosial.

"Dijawab benar tapi oleh Dirjen terkait dengan jumlah, kan kami sudah sampaikan beredar di kalangan masyarakat lebih dari ratusan ribu bahkan sampai 3 kontainer. Itu sudah dibantah oleh dirjen bahwa temuan yang ada adalah E-KTP sejumlah 36 lembar," tandasnya.

Ditambahkannya, laporan ini akan disampaikan kepada pimpinan DPR agar diatur jadwal rapat dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, KPU hingga Bawaslu.

"Akan kami laporkan kepada pimpinan lalu pimpinan akan merapatkan kapan akan rapat, apakah RDP akan mengundang pihak-pihak terkait," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menduga kiriman paket 36 lembar KTP, 32 lembar kartu NPWP, satu buku tabungan, dan satu buah kartu ATM dari Kamboja untuk kejahatan siber. Tak menutup kemungkinan juga bakal dipakai untuk kejahatan perbankan atau pencucian uang.

"Untuk memastikannya perlu waktu untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut," kata Heru dalam keterangannya, Kamis (9/2).

Saat ini, lanjut Heru, Bea Cukai sedang melakukan pendalaman bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri/Dukcapil. "Kami tengah berkoordinasi intensif untuk mengetahui motif dari pengiriman barang-barang tersebut," ucapnya.

Sementara itu, olda Metro Jaya hingga kini belum menerima limpahan kasus tersebut. "Kita belum ada limpahan dari Bea Cukai, saya masih belum tahu berapa banyak (KTP yang disita)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya.

"Nanti kita akan koordinasi dulu dengan pihak Bea Cukai Bandara," sambungnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.

Baca Selengkapnya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.

Baca Selengkapnya
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya