'Tamasya Al Maidah' dinilai bentuk intimidasi warga di Pilgub DKI

Merdeka.com - Ketua Forum Pemuda Islam Kebangsaan Rustam Ade menganggap, tamasya Al Maidah ke tempat pemungutan suara (TPS) sebagai bentuk intimidasi terhadap warga dalam menentukan pilihan pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Apalagi, pelaksanaan tamasya Al Maidah ini dilakukan dengan mengerahkan massa untuk menekan pemilih agar mendukung pasangan calon muslim.

"Kami secara tegas menolak agama dijadikan alat politik, karena menjaga kebhinnekaan adalah tugas kita bersama," kata Rustam Ade di Jakarta, Senin (17/4).

Ade meminta intimidasi yang lahir dari acara apapun, termasuk yang menggunakan nama agama, harus dihentikan. "Dan jelas, aktivitas tamasya Al Maidah ini bentuk intimidasi terhadap warga Jakarta untuk menyalurkan pilihannya," ujarnya.

Pernyataan senada juga disampaikan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian yang melarang pengerahan massa untuk datang ke TPS. Baik bentuknya berupa tamasya Al Maidah ataupun acara lain.

"Kalau sekadar jalan-jalan silakan, tapi bukan tamasya ke TPS dengan jumlah massa banyak. Tamasya Al Maidah itu tindakan yang intimidatif secara psikologis dan politis," kata Tito.

Pengerahan massa ke TPS bertajuk tamasya Al Maidah ini didukung oleh sejumlah ormas keagamaan. Salah satu yang sudah menyiapkan massa dari luar daerah adalah Forum Umat Islam (FUI).

Koordinator tamasya Al Maidah Ansufri Sambo mengatakan, akan mengerahkan sekitar 100 orang di tiap TPS pada 19 April nanti. Tugasnya memantau dan memotret, karena mereka menyatakan tidak percaya terhadap polisi dan petugas TPS yang berjaga.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai Tamasya Al Maidah ini, Cawagub DKI Sandiaga Uno enggan bicara panjang lebar. Hanya saja dia yakin, Tamasya Al Maidah bertujuan baik guna mempersatukan bangsa.

Bagi dirinya, yang terpenting adalah menghadirkan suasana pemilihan yang adil, jujur dan demokratis. Sehingga persatuan di Jakarta tetap terjaga. Baginya, apapun itu selama tak melanggar aturan yang ada tak masalah asalkan mempersatukan.

"Apapun yang menjadi kegiatan di bawah, di warga selama masih dalam koridor hukum, tentunya harus kita yakinkan mereka terus membangun persatuan dan kesatuan," ungkap Sandiaga.