Setelah Kadis Pariwisata, Kepala Bappeda Mengundurkan Diri Karena Polemik APBD DKI

Merdeka.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar itu diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kepala Bappeda Bapak Mahendra mundur per hari ini," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/11).

Anies menerima pengunduran diri Mahendra. Anies menyebut Mahendra akan menjadi widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta.

"Pak Mahendra akan kembali jadi widyaiswara seperti posisi beliau sebelumnya. Pelaksana Tugas Kepala Bappeda dipegang oleh Ibu Suharti, Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman," ucap Anies.

Sementara itu, Mahendra menyebut alasan mundur dirinya karena melihat situasi penyusunan anggaran DKI saat ini.

"Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra.

Mahendra berharap kinerja Bappeda lebih baik lagi setelah dia mengundurkan diri.

"Harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan di masa-masa yang akan datang," kata dia.

Sebelum mengundurkan diri, rancangan KUAPPAS tengah disorot karena adanya berbagai kejanggalan anggaran aneh. Bappeda merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menyatukan seluruh anggaran di Jakarta.

Berbagai kejanggalan itu seperti anggaran influencer Rp5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp124 miliar, hingga pembelian komputer Rp121 miliar.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatannya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Khaidir mengatakan, surat pengunduran diri Edy diajukan pada 31 Oktober 2019.

Mundurnya Edy dari jabatannya tak berselang lama dengan polemik usulan anggaran dari Dinas Pariwisata yang membuat heboh. Tepatnya terkait usulan anggaran sebesar Rp5 miliar hanya untuk membayar 5 influencer pada tahun 2020.

Kelima influencer itu akan diminta mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers)nya di media sosial. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, sudah dicoret anggaran tersebut.

Khaidir membantah alasan Edy mundur karena polemik tersebut. "Tidak mungkin sejauh itu soal influencer," katanya.

Khaidir menjelaskan alasan Edy mundur. Edy meminta menjadi staf biasa dari Disparbud.

"Dia hanya menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya dan jadi staf di anjungan dinas pariwisata," ucapnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com