Sandiaga sebut Pemprov DKI sering terima laporan palsu

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno mengaku sering menerima laporan palsu dari warga yang disampaikan secara daring atau online melalui Jakarta Smary City. Laporan palsu itu beragam jenisnya, termasuk laporan soal banjir.

"Pemprov DKI juga mengalami hal yang sama (dengan Kemenkumham). Dari data-data yang masuk untuk laporan banjir dan laporan masyarakat hampir 60 persen yang datanya adalah data-data sampah, rubbish, fake data," jelas Sandi usai menghadiri Festival Keimigrasian di Monas, Minggu (21/1).

Dari 5.800 laporan banjir yang diterima pihaknya, Sandi menyebut sekitar 2.700 adalah data sampah atau laporan palsu. Persoalan ini menurutnya tak hanya dialami Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam layanan e-paspor tapi juga instansi lain termasuk juga kedutaan besar yang ada di Jakarta.

"Tadi juga saya bicara dengan Dubes Maroko dan Wakil Dubes Australia dan mereka mengalami masalah yang sama. Jadi ini merupakan fenomena yang harus kita hadapi bersama," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Pemprov DKI Jakarta menerjunkan tim khusus. "Kita sebut sebagai data cleansing yang membersihkan data tersebut dari Jakarta Smart City dan kami menawarkan bantuan juga kepada Pak Menteri dan Dirjen Imigrasi kalau diperlukan tim dari Jakarta Smart City siap untuk membantu membersihkan data-data yang jumlahnya 72.000," terangnya.

Untuk melayani membludaknya permintaan paspor, Sandi mengatakan Pemprov DKI memberikan izin penggunaan Monas. Termasuk juga semua aset milik Pemprov DKI untuk memudahkan warga mendapatkan paspor. "Hari ini ada yang mengantre dari jam 02.00 pagi dan jam 05.00 sudah dibuka. Lebih dari 2.000 yang terdaftar padahal kuotanya hanya 1.600 sampai jam tiga sore," ujarnya.

Pihaknya juga mengizinkan layanan dilakukan di Mal Pelayanan Publik di Kuningan. "Kami tadi berkoordinasi dengan Pak Menteri dan Pak Dirjen, seluruh aset Pemprov DKI khususnya Mal pelayanan Publik yang di Kuningan City bisa untuk menampung permintaan pembuatan paspor. Karena yang dilayani adalah warga DKI karena itu Pemprov DKI harus memberikan kerjasamanya yang maksimal," ujarnya.