Saat PSBB Disnaker DKI Sidak 64 Kantor, 8 Ditutup

Merdeka.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta merilis data perusahaan yang melanggar protokol kesehatan di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Per tanggal 14 September, 64 perkantoran dilakukan sidak, dari jumlah itu delapan kantor ditutup sementara.

"Per tanggal 14 September ada 64 perusahaan yang kami lakukan sidak," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI, Andri Yansyah, Senin (14/9).

Delapan perkantoran yang ditutup sementara diklasifikasikan menjadi dua faktor. Pertama, ditutup karena adanya kasus konfirmasi Covid-19. Kedua, perkantoran tidak menerapkan protokol yang wajib diterapkan kantor selama PSBB.

Untuk perkantoran yang ditutup karena adanya kasus positif Covid-19 sebanyak lima kantor yang tersebar di tiga wilayah Jakarta; tiga kantor di Jakarta Barat, satu kantor di Jakarta Timur, 10 kantor di Jakarta Selatan. Sementara kantor yang ditutup karena melanggar protokol sebanyak tiga kantor; satu kantor di Jakarta Pusat dan dua kantor di Jakarta Barat.

Andri mengatakan, saat sidak hari ini belum ada denda yang dijatuhkan kepada perkantoran. Penutupan akibat melanggar protokol sebagai bentuk sanksi administratif.

DKI Tarik Rem Darurat

Diketahui, per tanggal 14 September Pemprov DKI menarik rem darurat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Fokusnya ada pusat perkantoran agar tidak kembali bermunculan klaster baru.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan jika terdapat satu atau dua karyawan yang tertular Covid-19, maka aktivitas satu gedung perkantoran tersebut harus tutup selama 3 hari.

"Untuk pihak swasta, dalam seluruh aktivitas, bila ditemukan kasus (positif Corona) maka kegiatan harus ditutup paling sedikit 3 hari operasi. Gedungnya harus tutup selama 3 hari operasi," kata Anies saat jumpa pers di Balai Kota, Minggu (13/9).

Ia menjelaskan perkantoran pemerintahan di ibu kota sesuai pengaturan dalam PermenPAN-RB tentang zona risiko tinggi maka diperbolehkan beroperasi maksimal 25 persen dari jumlah pegawai. "Dua pekan kedepan akan beroperasi dalam status izinkan ASN 25 persen."

"Kecuali kantor pemerintahan yang bersifat pelayanan langsung kepada publik yang terkait kebutuhan mendasar, seperti pemadam kebakaran, kesehatan dan lain-lain," katanya.

"Kasus terbanyak dari kejadian adalah dari perkantoran itulah sebabnya mulai PSBB fokus kita adalah pembatasan di area perkantoran pemerintahan. Atur jam kerja pegawai. Di swasta harus ada peningkatan kedisiplinan apabila harus bekerja di kantor, sebanyak-banyaknya 25 persen."