Swastanisasi Air akan Berakhir, PAM Jaya Rekrut 1.097 Karyawan Palyja dan Aetra

PAM Jaya merekrut 1.097 karyawan Palyja dan Aetra sebagai kelanjutan berakhirnya swastanisasi air di Jakarta. Adapun perekrutan ini dilaksanakan di Pegasus Hall Jakarta International Equastrian Park Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (7/12) .

“1 Februari secara 100 persen PAM Jaya mengambil alih (pengelolaan air di Jakarta) dan menjadi satu-satunya untuk bisa melayani masyarakat dalam hal air bersih ya. Saya terima kasih sehingga seluruh karyawan, 1.097 (orang) dari tiap perusahaan itu secara langsung sudah menjadi karyawan PAM Jaya dan ini yang menjadi prestasi untuk PAM Jaya sehingga tidak ada PHK kecuali yang mengundurkan diri secara pribadi,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada wartawan.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, upaya perekrutan ini menjadi salah satu upaya mitigasi risiko proyeksi resesi ekonomi 2023.

Arief juga mengatakan, dengan merekrut karyawan Palyja dan Aetra, PAM Jaya memastikan pelayanan air minum perpipaan tidak terganggu pasca berakhirnya kerja sama pada 31 Januari 2023.

“Kami ingin memastikan pelayanan air minum perpipaan bisa berjalan normal. Selain itu, PAM Jaya juga ingin berkontribusi dalam upaya mitigasi risiko atas proyeksi resesi ekonomi yang akan terjadi pada tahun 2023. Jadi, kami pastikan tidak akan ada PHK,” kata Arief.

Sebelumnya, PAM Jaya mengungkapkan, cakupan pelayanan air bersih di Jakarta baru 65,85 persen dengan jumlah pelanggan 913.913 orang. Pada 2023 nanti, PAM Jaya akan fokus meningkatkan cakupan layanan air bersih untuk mencapai target cakupan pelayanan 100 persen.

Lebih lanjut, Arief mengungkapkan, pihaknya akan membangun dua instalasi pengelolaan air (IPA) menggunakan penyertaan modal daerah (PMD) dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Arief mengatakan, salah satu akan berada di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Waktu itu kita rencanakan pembangunan IPA untuk Pesanggrahan di Jakarta Selatan sama perbatasan Jakarta Barat. Kemudian, di Ciliwung. Jadi, ada dua pipa yang harus disiapkan untuk pemenuhan di daerah area Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, termasuk (Jakarta) Barat," kata Arief saat paparan acara rundtable discussion di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Senin (14/11).

Arief mengatakan, pihaknya telah mengajukan PMD sejak 2020. Kemudian, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI telah menyetujui untuk memberikan PMD Rp324 miliar.

"Biayanya pada saat itu cukup besar, kebetulan itu multiyears dan terakhir ini, kemarin di Banggar, sudah disetujui Rp324 miliar. Jadi itu memang multiyears dari tahun 2020," jelas Arief.

Menurut Arief, pembangunan IPA terhambat perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak swasta, yaitu Palyja dan Aetra.

"Kenapa pembangunan IPAnya belum, karena ternyata ini lah yang kebetulan terjadi ketika masih bermitra dengan swasta, Palyja, Aetra. Secara PKS, dari teritori itu masih milik mereka sehingga PAM Jaya tidak bisa masuk untuk melakukan investasi pembangunan itu," ujar Arief.