DPRD Yakin Jakarta jadi Kota Ekonomi Setelah Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

Khoirudin mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 lalu mencatat bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Lydia Fransisca
Oleh Lydia Fransisca - Reporter
DPRD Yakin Jakarta jadi Kota Ekonomi Setelah Ibu Kota Pindah ke Kalimantan
Mengisi Libur Sekolah di Tugu Monas. ©2022 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin mengatakan bahwa Jakarta telah siap menjadi kota ekonomi setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota. Hal tersebut dikatakannya saat bimbingan teknis (Bimtek) ketiga tahun 2022.

Khoirudin mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 lalu mencatat bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam salah satu materinya juga menyebutkan Jakarta telah siap menjadi pusat ekonomi dan bisnis setelah Ibu Kota Negara (IKN) resmi pindah ke Kalimantan.

“Artinya SDM (sumber daya manusia) kita sudah siap untuk menjadi kota khusus ekonomi. Hal ini juga karena Jakarta memang sudah menjadi pusat ekonomi sebelum merdeka,” kata Khoirudin, di Hotel Aston Semarang, Selasa (20/9).

Khoirudin juga yakin pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta tidak akan turun meskipun Jakarta sudah tidak menyandang status sebagai Ibu Kota.

“Dampaknya akan sangat besar pada penghasilan daerah kita. Ini juga bisa meningkatkan pembangunan buat Jakarta,” kata Khoirudin.

Di lokasi yang sama, Analisis Hukum Kemendagri Alpin Rahman mengungkapkan, wacana Jakarta sebagai kota ekonomi muncul setelah sejumlah pakar melakukan kajian dan studi banding ke beberapa negara yang pernah memindahkan Ibu Kotanya.

“Itu contoh negara maju yang dari pusat pemerintahnya dipindahkan, maka daerah yang lama biasanya dijadikan daerah ekonomi bisnis contohnya seperti di Amerika. Ketika pusat pemerintahan dari Newyork ke Washington. Maka New York menjadi daerah ekonomi,” kata Alpin.

Namun, Alpin menegaskan hal tersebut masih berupa wacana dan pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam lagi bersama sejumlah instansi pemerintahan lainnya.

“Kalau secara SDM kita nilai sudah cukup maju, kita melihat global semua pesat di Jakarta. Tapi ini masih butuh kajian dahulu. Waktu yang baru beberapa bulan kita lakukan maka kajiannya belum komperhensif, saat ini kami masih mengumpulkan pendapat riset dari akademisi pakar,” jelas Alpin.

Rekomendasi