Respons Wagub DKI Marak Kasus Intoleransi di Sekolah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi soal kasus intoleransi di sejumlah sekolah di ibu kota. Kita menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk melakukan evaluasi.

"Kami sudah minta kepada Disdik untuk melakukan evaluasi dan dilakukan penindakan. Jadi harus dibaca satu kasus seperti yang digambarkan. Itu harus diperhatikan," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Kasus intoleransi di sekolah, diketahui bermula dari dugaan adanya siswi non-muslim di SMPN 46 Jakarta Selatan yang dipaksa memakai kerudung. Riza mengklaim Pemprov DKI khususnya Disdik tidak pernah memaksakan penggunaan jilbab pada siswi non muslim.

"Prinsipnya apalagi masalah jilbab, di kita ini Pemprov, Dinas Pendidikan tidak pernah memaksakan orang umpamanya memakai jilbab atau memaksakan siswi melepas jilbab," kata Riza.

Menurut Riza, jilbab merupakan bagian dari keyakinan dan instrumen yang dipakai wanita muslim. Sehingga, keyakinan itu tidak seharusnya dipaksakan bagi siswi non muslim.

"Jilbab itu bagian dari keyakinan, instrumen pakaian bagi yang beragama muslim khususnya muslimah itu keyakinan. Jadi kita tidak pernah intervensi," jelas Riza.

Riza menegaskan peraturan tentang seragam dan penggunaan jilbab di lingkungan sekolah ada dan jelas. Jilbab, kata dia tidak pernah diwajibkan untuk siswi non muslim.

Pengaturannya jelas, itu adalah hak, tidak pernah harus pake jilbab, harus lepas jilbab. Tentu yang non muslim tidak pernah kita wajibkan gunakan jilbab.