DPRD DKI Minta Pemprov Seleksi Ulang Penerima Subsidi Transportasi Umum

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta Pemprov DKI menyeleksi ulang data penerima subsidi transportasi umum. Sebab, berdasarkan data yang ia peroleh masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai swasta dengan gaji tinggi, menerima subsidi transportasi umum.

"Kurang tepat jila diberikan untuk aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta yang memiliki penghasilan memadai. Sementara masih banyak kalangan yang memerlukan subsidi tersebut. Seperti contoh siswa sekolah yang tidak dalam kriteria pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP). Harus ada kajian khusus untuk memperkuat database warga DKI khususnya pengguna transportasi masal," kata Ismail dalam rapat bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Rabu (2/3).

Ismail mengatakan, peninjauan ulang terhadap penerima subsidi transportasi masal perlu dilakukan mengingat APBD yang digelontorkan untuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp6 triliun per tahun.

"Harus ekstra hati-hati karena PSO atau subsidi ini jumlahnya cukup besar. Sekarang bagaimana sehingga bisa memberikan layanan terbaik kepada warga pengguna transportasi," imbuhnya.

Menanggapi pernyataan Ismail, Asisten Perekonomian DKI Jakarta Sri Haryati yang turut hadir dalam rapat mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut untuk penyeleksian penerima subsidi.

Meski begitu, ia menyampaikan pemberian subsidi yang dilaksanakan sejauh ini telah tepat sasaran. Salah satu komponen kriteria yang digunakan adalah pegawai penerima Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai rekomendasi Dinas Ketenagakerjaan.

"Semua golongan masyarakat yang akan kita bantu itu rekomendasi dari dinas terkait. Jadi dari sisi penyeleksian kami rasa sudah cukup baik," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo juga memastikan subsidi yang akan diberikan mendatang bisa diterima oleh warga Jakarta yang benar-benar membutuhkan.

"Subsidi yang akan kita berikan akan tepat sasaran, karena diberikan berdasarkan klasifikasi masyarakat yang memang berhak menerimanya," tuturnya.