Penerapan ERP di Jakarta Masih Tunggu Peraturan Daerah

Syafrin masih enggan berkomentar banyak mengenai keberlanjutan kebijakan ERP ini. Yang jelas dia memastikan kebijakan jalan berbayar ini akan dilaksanakan saat dasar hukum dalam bentuk Perda telah terbit.

Oleh Yunita Amalia - Reporter

Pelaksanaan lelang untuk proyek electronic road pricing (ERP) di Jakarta masih menunggu rancangan peraturan daerah (Raperda) disahkan menjadi Perda.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, persiapan dokumen teknis terus disiapkan agar saat Raperda disahkan menjadi Perda proses lelang bisa cepat dilaksanakan.

"ERP itu bisa sustain maka yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah regulasinya," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/1).

Dia masih enggan berkomentar banyak mengenai keberlanjutan kebijakan ERP ini. Yang jelas dia memastikan kebijakan jalan berbayar ini akan dilaksanakan saat dasar hukum dalam bentuk Perda telah terbit.

"Intinya dokumen teknis disiapkan sambil regulasi disiapkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyebutkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) tentang Jalan Berbayar Elektronik (JBE) atau "Electronik Road Pricing" (ERP) dibahas dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) pada triwulan-II tahun 2022.

Ketua DTKJ Haris Muhammadun mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang ERP sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2022.

"Sesuai SK DPRD Nomor 95 Tahun 2021, direncanakan pada triwulan 2 Tahun 2022 akan masuk pembahasannya di Prolegda," kata Haris dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Haris menjelaskan, rencana penerapan ERP ini kembali dibahas sebagai upaya membatasi kendaraan pribadi dan mendorong warga Jakarta menggunakan transportasi umum.

Ia mengakui bahwa sistem jalan berbayar elektronik ini belum banyak diterapkan di kota-kota dunia, selain Singapura, London, Stockholm dan Oslo.

Menurut dia, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi tidak cukup hanya dengan pemberlakuan ganjil-genap. Pada kenyataannya, justru banyak warga yang menyiasati kepemilikan kendaraan pribadi dengan plat nomor ganjil dan genap.

"Kita ingin ada format yang paling baik dan sesuai dengan kita. Ini pun juga akibat dorongan dari DTKJ mendorong karena sudah (terapkan) gage. Kita ingin melangkah setingkat untuk diterapkan ERP," kata dia.