Wagub DKI Ungkap Alasan Pemprov Buat Dokumen Klarifikasi Formula E

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memunculkan dokumen klarifikasi Formula E untuk meluruskan polemik terkait balap mobil listrik tersebut, terutama soal pembiayaan yang tinggi.

"Kan di luaran beredar pembiayaannya dianggap fantastis, itu kan harus dijawab. Daripada dijawab orang per orang, lebih baik dijawab resmi oleh PPID sehingga di situ dapat dengan jelas, kan informasinya sampai Rp2,3 T. Itu kan tidak betul, tidak pernah kita membayar komitmen fee segitu," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/9) malam.

Dia mengungkapkan, dalam dokumen yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta itu, total pembayaran "commitment fee" yang sudah dilakukan sebesar Rp560 miliar dan diperuntukkan bagi tiga musim tersisa (2022-2024). Jumlah uang itu, merupakan hasil kesepakatan terbaru antara Pemprov DKI dan Formula E Operations (FEO).

"Yang benar adalah Rp 560 miliar untuk 3 tahun ke depan. Jadi bukan per tahun," jelasnya.

Angka tersebut menjadi penghitungan terbaru, karena sebelumnya surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) pada 2019 tercantum kewajiban pembayaran komitmen mencapai Rp2,3 triliun.

"Dulu itu kan masih draf yang (surat) Kadispora, hasil negosiasi dengan pihak Formula E itu disepakati angka itu disepakati untuk tiga tahun ke depan ya, 2022, 2023, 2024," ujar politikus Gerindra itu.

Riza menambahkan, Pemprov DKI berharap ke depannya pendanaan Formula E tak lagi menggunakan APBD DKI Jakarta.

"Diharapkan ke depan pembiayaan tidak lagi dengan APBD, diharapkan ke depan dengan dana publik, sponsor, partisipasi masyarakat," terangnya seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) menjelaskan soal perkembangan terkini isu Formula E.

Namun Fraksi PDI Perjuangan mengkritik karena menilai Diskominfotik tidak memiliki kompetensi untuk memberi penjelasan soal Formula E.

Terlebih, PDI Perjuangan dan PSI juga telah menggunakan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Anies Baswedan terkait Formula E.