Pakar: Berkaca Pada Korea Selatan Sebelum Hiburan Malam Dibuka di Jakarta

Pakar Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Pandu Riono meminta semua pihak untuk berkaca pada Korea Selatan sebelum memaksakan hiburan malam dibuka di Ibu Kota. Sebab kasus Covid-19 yang sudah sempat dinyatakan tidak ada di Korsel, kembali naik setelah tempat hiburan malam dibuka.

"Namun tiba-tiba angkanya naik lagi dan tempatnya jadi ditutup lagi. Nah, daripada nanti mereka beroperasi, kemudian ditutup lagi karena ada kasus baru, sebaiknya dipersiapkan (protokol) untuk dibuka selamanya," katanya saat dihubungi Antara, Rabu (22/7).

Menyusul unjuk rasa oleh pekerja dan pengelola tempat hiburan malam di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (21/7), dia mengingatkan kepada pelaku tempat hiburan malam untuk tidak memaksakan kehendaknya. Termasuk meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan untuk beroperasi kembali di tengah wabah Covid-19.

"Belum waktunya dibuka, memang ditunda karena masih meningkat angka Covid-19 nya," ujarnya.

Pandu mengungkapkan, berdasarkan kajiannya, rata-rata temuan kasus positif (positivity rate) pada pekan lalu mencapai 5,6 persen yang masih berbahaya karena dianggap masih lebih besar dibanding standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar lima persen.

Dalam kesempatan itu, dia menduga kemungkinan aksi tersebut didalangi oleh para pemilik usaha hiburan malam. Aksi unjuk rasa itu justru dituding mengabaikan ketentuan pencegahan COVID-19 seperti menjaga jarak antar orang.

"Mereka malah berisiko, kalau itu disutradarai oleh pemilik tempat hiburan dan mereka harus bertanggung jawab (kalau ada klaster baru)," ucapnya.

Menurut Pandu, dibanding berunjuk rasa, sebaiknya pelaku tempat wisata itu berkoordinasi dengan DKI dan melibatkan para ahli di bidangnya untuk melakukan kajian.

Dia mengatakan, unjuk rasa tidak menyelesaikan masalah, namun menimbulkan persoalan baru karena memicu kerumunan orang di tengah wabah COVID-19.

"Mereka harus berembuk dengan pemilik apa persyaratannya dan meyakinkan kepada semua pihak, bahwa tempatnya aman. Jadi, sebenarnya bukan demonstrasi, asosiasi itu harusnya mereka datang ke dinas untuk mempersiapkan (protokol) agar dibuka," tutupnya.