DPRD Usulkan Pemprov DKI Bangun Sekolah Khusus Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah

Sengkarut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jakarta masih dipermasalahkan oleh DPRD DKI. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya sekolah gratis agar tidak ada lagi polemik PPDB.

Usulan itu disampaikan Prasetyo saat rapat Komisi E DPRD bersama Dinas Pendidikan DKI. Menurutnya, masalah PPDB bisa diminimalisir jika Pemprov membangun sekolah khusus masyarakat ekonomi kelas bawah.

"Kita kenapa enggak bikin sekolah gratis bagi orang yang enggak mampu? Jadi enggak ada polemik lagi masalah rapot, usia, dan lain-lain," katanya, Selasa (14/7).

Tidak perlu mencari tanah untuk lahan sekolah baru, politikus PDIP itu menilai aset milik Pasar Jaya atau aset Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI bisa dimanfaatkan untuk bangunan sekolah. Terlebih lagi, lokasi milik Pasar Jaya yang tidak terpakai cukup strategis dari pemukiman warga.

Prasetyo juga meminta kepala Dinas Pendidikan agar sekolah gratis juga dibangun di Kepulauan Seribu. Tujuannya, agar warga Kepulauan Seribu tak perlu menyebrang perairan hanya untuk sekolah.

"Kasih tahu ke Pak Gubernur. Pulau Seribu kasih lah, supaya jangan nyeberang, enggak ke darat, sekolah ada di sana," tegasnya.

Dia mengusulkan, agar Dinas Pendidikan berani untuk menegur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas peraturan yang dianggap keliru.

"Kalau Peremendikbud-nya salah kita lawan, kenapa tidak? Kasih masukan kepada Pak Menteri, jangan kita kayak kuda dikasih makan suruh lari," terangnya.

Jika Dinas Pendidikan menyadari ada kekeliruan yang akan menyebabkan polemik dalam seharusnya Pemerintah Provinsi melakukan langkah diskresi, menyesuaikan kebutuhan pendidikan di ibu kota.

Pras bersikukuh, agar Dinas Pendidikan segera menuntaskan sengkarut PPDB yang diprotes berbagai orang tua calon peserta didik baru. Ia juga berpesan, agar Dinas Pendidikan tidak merasa tertekan hanya karena sistem.

"Saya buat diskresi sebagai wakil rakyat yang ada di sini untuk mengeksekusi ini. Kalau ibu enggak bisa ya sudah saya buat gimana caranya," tandasnya.

Sementara itu anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mendesak Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti para peserta didik baru yang tidak lolos seleksi jalur zonasi. Menurut Basri, membiayai para peserta didik di sekolah swasta menjadi tuntutan utama DPRD.

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, tidak tertampungnya peserta didik untuk sekolah negeri acap kali menjadi masalah rutin. Ketersediaan sekolah dengan calon peserta didik disebutnya sangat timpang.

"Dari 5 tahun lalu tidak pernah ada sekolah baru, SD, SMP mau pun SMA jadi bagaimana mau tertampung? Dari kejadian ini malah wajib Pemda bertanggung jawab terhadap korban PPDB untuk membiayai para siswa yang terpaksa masuk sekolah swasta," kata Basri, Selasa (7/7).

Ia menganggap Dinas Pendidikan memiliki anggaran cukup untuk mengakomodir peserta didik yang terpaksa masuk ke sekolah swasta. Andai tidak memiliki anggaran, dia meminta anggaran Formula E diperuntukan sebagai biaya akomodasi.

"Banyak dana yang bisa dipakai. Batalkan E Formula," tukasnya.

Nantinya, kewajiban Pemprov untuk membiayai peserta didik di sekolah swasta hingga lulus. Sementara pemilihan sekolah swasta bisa dipilih oleh Pemprov ataupun peserta didik, dengan catatan jarak sekolah tidak jauh dari tempat tinggal.

"Ditentukan juga boleh, siswa pilih juga boleh yang penting dekat dengan rumah," tandasnya.