Ketua DPRD DKI kritik SKPD: Masa Gue mesti pakai gaya Ahok

DPRD DKI akhirnya menerima Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari Pemprov tahun anggaran 2017, Senin (23/7) kemarin. Pembahasan LKPJ sempat diwarnai penolakan oleh dewan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi merasa kecewa dengan pemaparan para satuan kerja perangkat daerah (SKPD), saat dijelaskan alasan gagalnya 41 paket lelang di dinas-dinas terkait. Sedangkan Anies sebelumnya menilai penolakan DPRD bersifat politis.

Sebelum LKPJ diterima, Pras sempat menyindir pemaparan anggaran SKPD yang menurutnya masih kacau. "Gimana SKPD? Masa gue mesti pake gaya Ahok?" katanya di ruang rapat Banggar DPRD DKI.

Gagalnya 41 kegiatan lelang pada periode 2017 menurut Pras menjadi penyebab tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada LKPJ APBD 2017 sebesar Rp 13,1 triliun.

Menurut Pras, pada kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), SKPD yang lamban menyelesaikan program akan ditindak tegas. "Harusnya enggak susah takut realisasikan anggaran, kalau kerja bersih pasti beres semua," ujarnya.

Selain itu, Pras memastikan sikap kritisnya terhada pembahasan anggaran DKI tidak politis. Ia mengacu pada semua fraksi, termasuk dari partai pendukung Anies-Sandi, yang juga menyoroti besarnya Silpa tahun anggaran 2017.

"Saya dibilang politis, ini partai pendukungnya juga mengkritik. Kalau saya yang mengoreksi 'wah si Pras enggak move on sebagai ketua Dewan'. Tapi kalau kita lihat, ini semua kebersamaan kita," ujar Pras.

Reporter: Delvira Hutabarat