PP Muhammadiyah desak Sandiaga ungkap 40 masjid penyebar paham radikal

Mantan komisioner Komnas HAM itu meminta Sandi untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut dan menjelaskan bagaimana bentuk penyebaran paham radikalisme yang dimaksud.

Ahda Bayhaqi
Oleh Ahda Bayhaqi - Reporter
PP Muhammadiyah desak Sandiaga ungkap 40 masjid penyebar paham radikal
Sandiaga Uno. ©2018 Merdeka.com

PP Muhammadiyah menagih Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno untuk membeberkan data 40 masjid di Jakarta yang menyebarkan radikalisme. Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Maneger Nasution mendesak politisi Gerindra itu untuk mengungkap siapa penceramah dan masjid yang menyebarkan paham demikian.

"Misalnya Sandi Wakil Gubernur, beliau menyampaikan kasih datanya, mana itu. Siapa khatibnya siapa penceramahnya apa yang dia sampaikan," kata Maneger di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/6).

Mantan komisioner Komnas HAM itu meminta Sandi untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut dan menjelaskan bagaimana bentuk penyebaran paham radikalisme yang dimaksud.

"Jangan kemudian, dibuat statement puluhan, loh masjidnya. Apalagi pengakuannya itu di masjid-masjid pemerintah, gitu loh. Kan aneh itu. Mereka melakukan apa," imbuhnya.

Maneger meminta agar tidak dikeluarkan statement yang bikin gaduh seperti demikian. Termasuk juga pemerintah pusat yang kerap membuat pernyataan yang membuat kegaduhan.

"Justru kita berharap tidak bikin gaduh, yang bikin gaduh ini siapa sekarang. Gaduh itu bukan dari kita loh, kita merespon aja. Pemerintah mengatakan terorisme puluhan ribu, mana, gaduh. Lalu kemudian khatib yang memiliki kualifikasi di luar ini di luar itu," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan ada 40 masjid yang menyebarkan paham radikal di Jakarta. Dia mengaku mendapatkan data dari putri Gus Dur, Alissa Wahid.

"Kita dapat kabarnya dari survei yang dilakukan oleh mbak Alissa Wahid yang disebarkan dan kita kroscek di Biro Dikmental memang ada beberapa yang kita pantau (radikal)," kata Sandi.

Namun, dia enggan membeberkan data ke publik karena tak ingin ada perpecahan. "Tentunya tidak mungkin kita umum-umumkan, akhirnya nanti menjadi perpecahan," kata Sandi di Masjid Hasyim Asyari, Jakarta Barat, Rabu (6/6).

Berbeda dengan wakilnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi polemik ini. Dia meminta pihak yang membuat survei itu untuk menunjukkan datanya.

"Ya yang ngomong suruh nunjukin," kata Anies di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (6/6).

Rekomendasi