Menagih janji Ahok merevolusi transportasi

Kecelakaan antara Metromini dan KRL commuterline di perlintasan Angke, Jakarta Barat, Minggu (6/12) menambah panjang daftar kasus tabrakan maut yang melibatkan transportasi publik di Jakarta.Tak terbantahkan, penyebab peristiwa nahas itu karena sopir Metromini yang ugal-ugalan, menerobos palang pintu perlintasan kereta. Akibatnya, 18 penumpang Metromini tewas dalam peristiwa tersebut.

Peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dari bobroknya manajemen dan pengelolaan transportasi publik, sehingga warga yang menjadi korbannya.

"Dengan kondisi yang demikian, hak konsumen sebagai pengguna transportasi umum seolah menjadi mimpi di siang bolong. Boro-boro untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatannya pun tercampak di tong sampah," tegas Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi kepada merdeka.com di Jakarta, kemarin.

Padahal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok sudah berulang kali berjanji membenahi manajemen transportasi publik. Bahkan janji ini juga pernah diutarakan saat Ahok bersanding dengan Jokowi, bertarung di Pilgub DKI.

Cukup sering Ahok mengancam 'membuang' Metromini yang tidak laik jalan. Langkah ini diambil Ahok agar tidak ada masyarakat yang jadi korban. Tidak hanya Metromini, bus Transjakarta pun perlu 'direvolusi'. Berulang kali Ahok menyatakan kegagalan manajemen bus Transjakarta meningkatkan kinerja transportasi publik.

Kini janji Ahok membenahi transportasi umum di Jakarta ditagih. Pemerintah punya tugas menyediakan angkutan umum yang nyaman dan aman bagi warganya.

"Pemprov DKI tak boleh membiarkan warganya berjibaku dengan maut oleh keberadaan angkutan umum yang hampir semuanya tidak laik jalan. Seharusnya Gubernur Ahok menjadikan agenda programnya adalah pembenahan total angkutan umum, yang jelas-jelas akan menjadi parameter keberhasilan Ahok sebagai Gubernur Jakarta," tegasnya.

Dia menyadari, faktanya memang tidak mudah membenahi karut marut pengelolaan angkutan umum di Jakarta. Beberapa hal krusial yang harus dibenahi dari sisi hulu, salah satunya pengelola angkutan umum harus berbadan hukum dan manajemen yang jelas.

"Sungguh tragis, jika kota sebesar Jakarta masih dilayani oleh angkutan umum tidak berbadan hukum dan managemen yang jelas seperti Metromini, mikrolet, dan lain-lain," ucapnya.