Hilangkan anggaran siluman, Jokowi disarankan pakai e-budgeting

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting agar tak lagi muncul anggaran siluman mencapai triliunan seperti pada 2012 lalu. BPKP sebelumnya menemukan anggaran siluman di DKI senilai Rp 1,471 triliun. "Saya ingatkan saja dalam penyusunan, penetapan sampai dengan perubahan, APBD rawan penyelewengan. Meski sudah disahkan, bisa saja di dalamnya tiba-tiba muncul anggaran siluman," kata Kepala BPKP Mardiasmo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).Dia meminta, persoalan anggaran siluman harus segera diatasi oleh Jokowi agar tak muncul pada 2013. Dengan sistem e-budgeting maka anggaran siluman dapat dihilangkan."Dengan e-budgeting, keberadaan anggaran siluman kita harap dapat dientaskan," kata diaSebelumnya, BPKP menemukan adanya 'anggaran siluman' di empat dinas Pemprov DKI dengan nilai Rp 1,68 triliun saat dilakukan pemeriksaan APBD penetapan 2012. Namun setelah dilakukan pemeriksaan secara detail, anggaran siluman itu bertambah Rp 395 miliar."Dari pemeriksaan dalam APBD Penetapan 2012 di empat SKPD itu, ternyata kami temukan kegiatan baru yang muncul tiba-tiba. Atau istilahnya anggaran siluman senilai Rp 1,068 triliun, lalu tambah lagi Rp 395 miliar. Totalnya jadi Rp 1,471 triliun," kata dia.