Ahok usul hukuman sosial, bersihkan Monas

Guna menertibkan Ibu Kota bagi pelanggar ketertiban umum (Tibum) seperti parkir liar dan PKL liar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki cara tersendiri. Ide hukuman bagi pelanggar Tibum yakni membersihkan Monas.Tentu saja, dalam menindak bekerja sama dengan aparat kepolisian. Sebab, Pemprov tidak ingin ada ego sektoral dalam membereskan Jakarta dari tindak Tibum."Selama ini kita terlalu ego sektoral, saya ke sana tunjukkan kita tidak egois, kita harus kerja sama tertib hukum dan sosial. Polisi juga sering datang ke kita. Kalau ada pelanggaran perlu diberi hukuman seperti bersihkan jalan dan Monas. Kalau nggak bayar Rp 500 ribu atau Rp 1 juta," ucap Ahok saat berbincang dengan merdeka.com di ruang kerjanya, di Balai Kota Jakarta, Kamis (26/9).Menurutnya, persoalan-persoalan sosial di Ibu kota karena kurangnya hukuman yang bersifat edukasi. Salah satu, hukuman dengan format edukatif yakni cabut pentil ban untuk kendaraan yang parkir sembarangan."Makanya harus ada hukuman yang mendidik, kita harus buat tertib hukum yang sosial, format hukum yang edukatif, termasuk tim pemburu pentil," ujarnya.Ke depan, aparat kepolisian dapat bertindak tegas terhadap kendaraan yang parkir tidak sesuai aturan. Menurutnya, polisi harus menilang setiap kendaraan yang parkir liar."Kita minta polisi ke depan, kita ingin polisi lebih tegas lagi, kalau ada pelanggaran tilang, kita tolak perpanjang STNK," tegasnya.Terkait Jakarta terlalu banyak preman, sehingga semena-mena melanggar aturan, salah satunya menyewakan lapak-lapar di pinggir jalan untuk PKL, Ahok mengatakan hal tersebut benar. Tetapi setiap apa yang dikatakan selalu membuat banyak pihak yang berang."Waktu itu saya hanya bilang kalau ada (terkait Tanah Abang) sudah marah-marah orang sama saya, tapi ke media yang paparin semuanya nggak digugat, berarti betulkan, parkir liar kan sudah mulai takut, kalau bukan tanah anda dikutipin duit kan namanya preman," jelasnya.Dalam penertiban PKL liar di area Tanah Abang sempat Ahok bersitegang dengan politisi PPP DPRD Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung. Namun, pada kenyataanya hubungan secara pribadi tidak ada masalah."Itu kan pandangan kalian, kita baik-baik saja kok, dengan PPP aku baik-baik saja, Demokrat juga baik, PKS juga baik, itukan invdivu-individu masing-masing, ya namanya juga zaman online, jadi harus aksi sedikit mungkin, ya kita baik-baik saja," katanya.Kebijakan Pemprov DKI yang selalu dikritik oleh DPRD merupakan hal yang wajar. Sebab, kerja legislatif memang untuk mengawasi kinerja eksekutif dengan memberikan kritikan."Ya itu memang tupoksi mereka, kalau nggak kritik nggak kerja, tugas dia kritisi kami, kalau nggak kritisi kami nggak kerja, udah benar aja masih ada," ucapnya.Adapun kerjasama dengan pusat, Ahok mengaku tidak ada persoalan. Sebab, untuk kebijakan atasi kemacetan Jakarta melalui kebijakan 17 langkah oleh Wakil Presiden Boediono sudah dicetuskan sejak zama kepemimpinan Fauzi Bowo (Foke).Namun, 17 langkah tersebut tidak dapat dilakukan dengan cepat, harus melalui proses."Enggak juga, pak wapres punya 17 langkah-langkah zaman Foke, tapi kan nggak ada lampu aladin, tidak semudah membalik telapak tangan," tegasnya.