Penghuni kerap di luar kota, jadi kendala pendataan DPT di apartemen

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mempunyai misi untuk menyukseskan Pilkada putaran kedua. Untuk mewujudkan misi tersebut, Sumarsono mengaku harus menyelesaikan semua masalah yang terjadi pada putaran pertama, salah satunya adalah kurangnya partisipasi dari warga penghuni apartemen.

"Masalah paling banyak sekitar DPT termasuk jumlah orang yang tidak mencoblos atau orang punya hak tapi ditolak," kata Sumarsono di Apartemen Oasis, Selasa (4/4).

Karena itulah, Sumarsono mengimbau agar warga apartemen bisa berkoordinasi dengan petugas ketika hendak melakukan pendataan. Sumarsono menceritakan, saat ada petugas yang datang, hanya tiga atau empat warga yang turun dan bersedia didata.

Sementara untuk naik ke atas, petugas tersebut tidak memiliki akses. Hal itulah yang mengakibatkan rendahnya jumlah DPT di apartemen-apartemen yang ada di ibu kota.

"Luangkan waktu satu jam dua jam untuk didata," ujar Sumarsono di hadapan para penghuni apartemen.

"Saya pribadi berkeinginan jangan satu orang pun kehilangan hak pilih karena itu kita sisir susun dari segmen yang selama ini relatif enggak terjangkau, salah satu di antaranya apartemen," lanjutnya.

Selain itu, kendala yang dihadapi petugas pada saat melakukan pendataan adalah karena sebagian besar penghuni apartemen selalu berada di luar kota.

"Kita sudah kerja ke apartemen tapi hasilnya enggak maksimal, rupanya yang punya apartemen umumnya tinggal di luar negeri atau luar kota. Tugas kita untuk pendaftaran ulang seluruh mereka yang punya hak politik," tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno juga mengimbau agar penghuni apartemen agar kooperatif saat proses pendataan pemilih.

"Kami sudah sampaikan ke Plt dan pihak terkait, keinginan KPU untuk memaksimalkan agar terdaftar itu terkendala pada akses ketika melakukan pendataan pemilih. Memang tidak di semua apartemen, ada apartemen tertentu sulit sekali," kata Sumarno.

Sumarno melanjutkan, meski tidak ikut pendataan nyatanya ada beberapa penghuni apartemen yang menuju TPS untuk mencoblos. Hal itu menimbulkan masalah baru, yakni surat suara yang tidak mencukupi.

"Kemudian waktu pemungutan suara tapi tidak terdaftar di DPT itu maka surat suara tidak mencukupin karena menurut UU, surat suara disediakan sesuai daftar DPT dan cadangan 2,5 persen," terang Sumarno.

Maka dari itu, Sumarno mengimbau agar setidaknya mereka memastikan dirinya sudah termasuk ke dalam daftar DPT atau belum. Hal itu bertujuan, agar surat suara yang disalurkan ke TPS setempat bisa mencukupi.

"Yang tidak tedaftar DPT, tidak akan terfasilitasi surat suaranya," tandas Sumarno.